Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sisa 4 Bulan, PR Sri Mulyani Kejar Realisasi PEN

A+
A-
1
A+
A-
1
Sisa 4 Bulan, PR Sri Mulyani Kejar Realisasi PEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pembukaan Kongres ISEI 2021. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi per 20 Agustus 2021 baru mencapai Rp326,16 triliun. Angka tersebut setara 43,8% dari pagu Rp744,77 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menambah pagu PEN untuk mengantisipasi dampak penyebaran Covid-19 varian Delta. Oleh karena itu, pemerintah terus mengakselerasi penyerapan anggaran agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.

"Sekarang realisasinya 43,8% atau Rp326 triliun. Kita masih punya 4 bulan ke depan untuk melaksanakan program-program ini," katanya dalam Pembukaan Kongres ISEI 2021, Selasa (31/8/2021).

Baca Juga: Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Sri Mulyani menegaskan APBN sangat responsif dalam menangani Covid-19, melindungi masyarakat, serta memulihkan perekonomian. Namun, perekonomian 2021 yang tadinya diyakini pulih, sempat terhambat akibat kemunculan varian Delta sehingga pemerintah kembali melakukan penyesuaian anggaran.

Dia menjelaskan pemerintah telah menaikkan pagu dari sebelumnya Rp699 triliun menjadi Rp744,77 triliun. Menurutnya, pengalokasian dana tersebut tersebar di sejumlah klaster, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, pelaksanaan program prioritas, hingga insentif usaha.

Realisasi dana stimulus pada bidang kesehatan mencapai Rp77,18 triliun atau 35,9% dari pagu Rp214,96 triliun. Kemudian pada bidang perlindungan sosial, realisasi anggarannya Rp99,33 triliun atau 53,2% dari pagu Rp186,64 triliun.

Baca Juga: Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Sementara pada stimulus dukungan UMKM dan korporasi, realisasinya Rp48,02 triliun atau 29,6% dari pagu Rp162,4 triliun. Sedangkan pada program prioritas realisasinya Rp50,25 triliun atau 42,6% dari pagu Rp117,94 triliun. Adapun pada insentif usaha, catatan realisasinya mencapai Rp51,39 triliun atau setara 81,8% dari pagu Rp62,83 triliun.

"Insentif perpajakan dalam bentuk insentif usaha juga diberikan dan diperpanjang hingga bulan Agustus [Desember]," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty
Topik : PEN, pandemi Covid-19, anggaran pemulihan ekonomi, APBN, anggaran Covid-19, UMKM, bansos

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 16:00 WIB
DKI JAKARTA

Hindari Denda 2% Per Bulan! Jatuh Tempo PBB DKI Tinggal Sepekan Lagi

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 15:41 WIB
OLIMPIADE APBN 2021

Sri Mulyani Ingin Olimpiade APBN Dikemas Seperti Indonesian Idol

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Pemda Mulai Kebut Digitalisasi Pajak Daerah, Implementasi Dimulai 2022

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan