Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

A+
A-
3
A+
A-
3
Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah tarif pajak daerah serta mengevaluasi perda tentang pajak daerah pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dicantumkan kembali di dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Sebagaimana diatur dalam UU HKPD, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) oleh pemda.

"Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi berupa dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha," bunyi Pasal 97 ayat (2) UU HKPD, dikutip Senin (17/1/2022).

Baca Juga: UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Ketentuan yang sejenis sesungguhnya telah ditetapkan pada UU Cipta Kerja yang turut mengubah UU 28/2009 tentang PDRD. Aturan pelaksana mengenai perubahan tarif pajak daerah oleh pemerintah pusat dan evaluasi perda sudah ditetapkan dalam PP 10/2021.

Dengan diaturnya kembali aturan ini pada UU HKPD, maka aturan yang sejenis pada UU Cipta Kerja pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi Pasal 189 ayat (1) huruf d UU HKPD.

Baca Juga: Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

Khusus untuk PP 10/2021, PP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam UU HKPD.

UU diketahui, UU HKPD memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengubah tarif PDRD melalui penetapan tarif PDRD secara nasional, mengevaluasi rancangan perda DPRD, serta mengevaluasi perda PDRD yang sudah berlaku.

Ketika menyusun perda, rancangan perda provinsi yang sudah disetujui DPRD dan gubernur harus disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan paling lama 3 hari setelah persetujuan.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Beras dari Provinsi Sumatra Barat

Untuk perda PDRD wilayah kabupaten/kota, rancangan perda juga harus disampaikan kepada gubernur, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan antara DPRD dan bupati/walikota tercapai.

Menteri dalam negeri akan melakukan evaluasi rancangan perda dengan mengaji kesesuaian rancangan perda dengan UU HKPD, kepentingan umum, dan aturan yang lebih tinggi, sedangkan menteri keuangan akan mengevaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.

Setelah dievaluasi, hasil evaluasi akan disampaikan kepada kepala daerah. Bila ditolak, pemerintah akan menyampaikan alasan dari penolakan. Bila disetujui, rancangan perda PDRD dapat langsung ditetapkan.

Baca Juga: Waduh, Tunggakan Pajak Daerah di Yogyakarta Tembus Rp145 Miliar

Menteri dalam negeri dan menteri keuangan juga dapat mengevaluasi perda PDRD yang berlaku guna menguji kesesuaiannya dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.

Bila perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, ataupun kebijakan fiskal nasional, menteri keuangan akan merekomendasi perubahan perda melalui menteri dalam negeri.

Rekomendasi perubahan perda harus ditindaklanjuti dengan perubahan perda dalam waktu 15 hari kerja. Bila tidak, menteri dalam negeri akan menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada menteri keuangan.

Baca Juga: Taat Bayar PBB, Wajib Pajak Bisa Ikut Undian Umrah Gratis

Sanksi yang diberikan bisa berupa penundaan hingga pemotongan DAU ataupun DBH. (sap)

Topik : UU Cipta Kerja, UU HKPD, peraturan daerah, pajak daerah, PAD, APBD, penerimaan daerah, retribusi daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 12 Mei 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Asyik! Samsat Keliling Kini Buka Sampai Malam

Kamis, 12 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kawal Penggunaan Smart Tax di Hotel dan Restoran, Tim Khusus Dibentuk

Rabu, 11 Mei 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jangan Bandel! Pemda Buru Usaha Sarang Burung Walet Penunggak Pajak

Rabu, 11 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Masih Ada Kesempatan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir Mei

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus