Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Penetapan Apartemen Sebagai Objek PPnBM

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Penetapan Apartemen Sebagai Objek PPnBM

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai penetapan unit apartemen sebagai objek pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan penentuan saat terutangnya.

Otoritas pajak menilai unit apartemen yang dimiliki wajib pajak telah memenuhi ketentuan sebagai barang kena pajak (BKP) tergolong mewah yang dapat dipungut PPnBM sebagaimana diatur dalam PMK 620/PMK.03/2004. Terhadap apartemen tersebut seharusnya terutang saat pembayaran dilakukan.

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat unit apartemen yang dimilikinya tidak tergolong sebagai objek PPnBM karena luas bangunan dan harganya tidak memenuhi ketentuan. Dengan kata lain, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa terdapat dua sengketa dalam perkara ini.

Baca Juga: Ada 12.562 Permohonan Sengketa Masuk Pengadilan Pajak Sepanjang 2020

Pertama, terkait saat terutangnya PPnBM. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, saat terutangnya PPnBM ialah ketika terjadinya penyerahan BKP yang tergolong mewah.

Kedua, penentuan objek PPnBM. Adapun unit apartemen yang dijual oleh wajib pajak tidak termasuk sebagai BKP yang tergolong mewah sehingga tidak dipungut PPnBM. Hal ini dikarenakan unit apartemen yang dimiliki wajib pajak tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai objek PPnBM.

Berdasarkan pada PMK 620/PMK.03/2004, apartemen dikategorikan sebagai barang mewah ketika memiliki luas bangunan 150 m2 atau lebih dengan harga jual bangunan Rp4.000.000 atau lebih per meternya, tidak termasuk nilai tanah. Dalam konteks ini, apartemen wajib pajak tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut.

Baca Juga: Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23

Selanjutnya, salah satu hakim Pengadilan Pajak (Hakim A) memberikan dissenting opinion. Menurutnya, saat terutangnya PPnBM ialah ketika terjadi penyerahan atau saat pembayaran sudah dilakukan sebelum penyerahan BKP yang tergolong mewah berlangsung.

Unit apartemen yang dimiliki wajib pajak memenuhi persyaratan sebagai objek PPnBM. Hakim A menyimpulkan koreksi yang dilakukan otoritas pajak dapat dipertahankan.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 76606/PP/M.IB/17/2016 tanggal 9 November 2016, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 14 Februari 2017.

Baca Juga: PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPnBM masa pajak Juni 2009 senilai Rp197.866.058 atas penjualan unit apartemen yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat BKP tergolong mewah yang tidak dipungut PPnBM.

Berdasarkan pada PMK 620.PMK.03/2004, terdapat dua persyaratan untuk menentukan unit apartemen termasuk barang mewah atau tidak. Adapun dua syarat yang dimaksud ialah luas bangunan apartemen 150 m2 atau lebih serta harga jual bangunan Rp4.000.000 atau lebih.

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Perhotelan

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, unit apartemen yang dimiliki Termohon PK sudah memenuhi dua persyaratan tersebut. Dengan kata lain, seluruh unit apartemen yang dimiliki Termohon PK tergolong sebagai BKP mewah yang harus dipungut PPnBM.

Selain itu, Pemohon PK juga melakukan koreksi terkait dengan saat terutangnya PPnBM. Pemohon PK berpendapat PPnBM terutang ketika terjadinya pernyerahan BKP yang tergolong mewah. Kendati demikian, ketika pembayaran dilakukan terlebih dahulu maka PPnBM terutang saat pembayaran terjadi.

Berkaitan dengan perkara ini, pembayaran atas pembelian BKP yang tergolong mewah sudah dilakukan terlebih dahulu. Pemohon PK menyimpulkan saat terutangnya PPnBM ialah ketika Termohon PK melakukan pembayaran atas penyerahan unit apartemen.

Baca Juga: UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan keberatan atas koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK mengakui pihaknya telah membeli beberapa unit apartemen. Adapun apartemen yang dibeli memiliki luas kurang dari 150 m2 dengan harga jual bangunan tidak melebihi Rp4.000.000. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah benar. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPnBM masa pajak Juni 2009 senilai Rp197.866.058 atas penjualan unit apartemen dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PKB Terhadap Wajib Pajak Pemegang Kontrak Karya

Kedua, dalam perkara a quo, unit apartemen yang disengketakan merupakan BKP yang tergolong mewah. Terhadap unit apartemen tersebut memang seharusnya dikenakan PPnBM. Dengan kata lain, koreksi yang dilakukan Pemohon PK dapat dibenarkan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi atas Luas Tanah yang Dikenakan PBB
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Jum'at, 17 September 2021 | 14:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM 100% Diperpanjang, Penjualan Mobil Bakal Makin Laris

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN