Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Selain Unifikasi SPT Masa, Ini Strategi DJP Permudah Pelaporan Pajak

9
9

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo.

BADUNG, DDTCNews – Selain melakukan unifikasi surat pemberitahuan (SPT) masa untuk wajib pajak (WP) badan, Ditjen Pajak (DJP) juga berencana menyederhanakan SPT untuk WP orang pribadi.

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan dalam jangka panjang SPT WP OP akan disederhanakan menjadi satu jenis SPT. Tiga jenis SPT tahunan WP OP dengan kategori sederhana, sangat sederhana, dan 1770 akan dilebur menjadi satu jenis SPT.

“Proses itu [simplifikasi] akan berjalan seiring dengan pengembangan core tax,” katanya dalam Media Gathering DJP di Bali, Rabu (31/7/2019).

Baca Juga: Jumlah Pengaduan Wajib Pajak Diklaim Menurun

Hantriono menambahkan setiap WP, baik OP maupun badan, akan mendapat satu akun tunggal untuk urusan pajak (tax payer account). Dalam sistem tersebut seluruh kewajiban dan jejak pembayaran pajak akan tersaji dalam satu sistem.

Tax payer account tersebut akan semakin memudahkan wajib pajak dalam mengetahui dan menyelesaikan urusan perpajakannya. Selain itu, proses pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas juga akan lebih adil dan efisien karena berdasarkan data yang valid.

“Dengan tax payer account, pelayanan kepada WP akan lebih progresif karena semua berbasis digitalisasi. Dari sisi pengawasan juga lebih adil karena data yang lebih bagus,” jelasnya.

Baca Juga: Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali

Selain itu, pemerintah akan mempermudah proses penyampaian SPT WP badan. Pasalnya, beban penyampaian SPT badan sangat variatif. Untuk SPT badan memuat induk dokumen sebanyak 2 lembar dan 23 lampiran. Belum lagi, SPT yang sifatnya tersendiri memuat 19 lampiran.

“Jadi, secara total, WP badan dihadapkan pada 42 lampiran SPT yang harus dipenuhi berapapun omzet usahanya. Ke depan, disesuaikan saja dengan kebutuhan WP. Kalau tidak perlu maka tidak perlu isi. Sekarang kan harus isi walaupun nanti isinya nihil,” terang Hantriono. (kaw)

Baca Juga: Hingga Akhir September 2019, Restitusi Masih Tetap Tinggi

“Proses itu [simplifikasi] akan berjalan seiring dengan pengembangan core tax,” katanya dalam Media Gathering DJP di Bali, Rabu (31/7/2019).

Baca Juga: Jumlah Pengaduan Wajib Pajak Diklaim Menurun

Hantriono menambahkan setiap WP, baik OP maupun badan, akan mendapat satu akun tunggal untuk urusan pajak (tax payer account). Dalam sistem tersebut seluruh kewajiban dan jejak pembayaran pajak akan tersaji dalam satu sistem.

Tax payer account tersebut akan semakin memudahkan wajib pajak dalam mengetahui dan menyelesaikan urusan perpajakannya. Selain itu, proses pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas juga akan lebih adil dan efisien karena berdasarkan data yang valid.

“Dengan tax payer account, pelayanan kepada WP akan lebih progresif karena semua berbasis digitalisasi. Dari sisi pengawasan juga lebih adil karena data yang lebih bagus,” jelasnya.

Baca Juga: Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali

Selain itu, pemerintah akan mempermudah proses penyampaian SPT WP badan. Pasalnya, beban penyampaian SPT badan sangat variatif. Untuk SPT badan memuat induk dokumen sebanyak 2 lembar dan 23 lampiran. Belum lagi, SPT yang sifatnya tersendiri memuat 19 lampiran.

“Jadi, secara total, WP badan dihadapkan pada 42 lampiran SPT yang harus dipenuhi berapapun omzet usahanya. Ke depan, disesuaikan saja dengan kebutuhan WP. Kalau tidak perlu maka tidak perlu isi. Sekarang kan harus isi walaupun nanti isinya nihil,” terang Hantriono. (kaw)

Baca Juga: Hingga Akhir September 2019, Restitusi Masih Tetap Tinggi
Topik : SPT masa, PPh, pajak penghasilan, WP badan, DJP, WP OP, tax payer account
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU: