Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Selain Unifikasi SPT Masa, Ini Strategi DJP Permudah Pelaporan Pajak

9
9

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo.

BADUNG, DDTCNews – Selain melakukan unifikasi surat pemberitahuan (SPT) masa untuk wajib pajak (WP) badan, Ditjen Pajak (DJP) juga berencana menyederhanakan SPT untuk WP orang pribadi.

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan dalam jangka panjang SPT WP OP akan disederhanakan menjadi satu jenis SPT. Tiga jenis SPT tahunan WP OP dengan kategori sederhana, sangat sederhana, dan 1770 akan dilebur menjadi satu jenis SPT.

“Proses itu [simplifikasi] akan berjalan seiring dengan pengembangan core tax,” katanya dalam Media Gathering DJP di Bali, Rabu (31/7/2019).

Baca Juga: Kadin Minta Pemerintah Segera Pangkas Tarif PPh Badan, Ada Apa?

Hantriono menambahkan setiap WP, baik OP maupun badan, akan mendapat satu akun tunggal untuk urusan pajak (tax payer account). Dalam sistem tersebut seluruh kewajiban dan jejak pembayaran pajak akan tersaji dalam satu sistem.

Tax payer account tersebut akan semakin memudahkan wajib pajak dalam mengetahui dan menyelesaikan urusan perpajakannya. Selain itu, proses pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas juga akan lebih adil dan efisien karena berdasarkan data yang valid.

“Dengan tax payer account, pelayanan kepada WP akan lebih progresif karena semua berbasis digitalisasi. Dari sisi pengawasan juga lebih adil karena data yang lebih bagus,” jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Selain itu, pemerintah akan mempermudah proses penyampaian SPT WP badan. Pasalnya, beban penyampaian SPT badan sangat variatif. Untuk SPT badan memuat induk dokumen sebanyak 2 lembar dan 23 lampiran. Belum lagi, SPT yang sifatnya tersendiri memuat 19 lampiran.

“Jadi, secara total, WP badan dihadapkan pada 42 lampiran SPT yang harus dipenuhi berapapun omzet usahanya. Ke depan, disesuaikan saja dengan kebutuhan WP. Kalau tidak perlu maka tidak perlu isi. Sekarang kan harus isi walaupun nanti isinya nihil,” terang Hantriono. (kaw)

Baca Juga: Angsuran PPh Pasal 25 untuk Bank & Wajib Pajak Lainnya

“Proses itu [simplifikasi] akan berjalan seiring dengan pengembangan core tax,” katanya dalam Media Gathering DJP di Bali, Rabu (31/7/2019).

Baca Juga: Kadin Minta Pemerintah Segera Pangkas Tarif PPh Badan, Ada Apa?

Hantriono menambahkan setiap WP, baik OP maupun badan, akan mendapat satu akun tunggal untuk urusan pajak (tax payer account). Dalam sistem tersebut seluruh kewajiban dan jejak pembayaran pajak akan tersaji dalam satu sistem.

Tax payer account tersebut akan semakin memudahkan wajib pajak dalam mengetahui dan menyelesaikan urusan perpajakannya. Selain itu, proses pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas juga akan lebih adil dan efisien karena berdasarkan data yang valid.

“Dengan tax payer account, pelayanan kepada WP akan lebih progresif karena semua berbasis digitalisasi. Dari sisi pengawasan juga lebih adil karena data yang lebih bagus,” jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Selain itu, pemerintah akan mempermudah proses penyampaian SPT WP badan. Pasalnya, beban penyampaian SPT badan sangat variatif. Untuk SPT badan memuat induk dokumen sebanyak 2 lembar dan 23 lampiran. Belum lagi, SPT yang sifatnya tersendiri memuat 19 lampiran.

“Jadi, secara total, WP badan dihadapkan pada 42 lampiran SPT yang harus dipenuhi berapapun omzet usahanya. Ke depan, disesuaikan saja dengan kebutuhan WP. Kalau tidak perlu maka tidak perlu isi. Sekarang kan harus isi walaupun nanti isinya nihil,” terang Hantriono. (kaw)

Baca Juga: Angsuran PPh Pasal 25 untuk Bank & Wajib Pajak Lainnya
Topik : SPT masa, PPh, pajak penghasilan, WP badan, DJP, WP OP, tax payer account
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL