KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selain Buka Pekerjaan, Jokowi: Investasi Datangkan Penerimaan Negara

Dian Kurniati | Kamis, 07 Desember 2023 | 16:41 WIB
Selain Buka Pekerjaan, Jokowi: Investasi Datangkan Penerimaan Negara

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Dalam kesempatan itu Kepala Negara meminta para pemimpin daerah untuk terus mendorong investasi di luar Pulau Jawa karena penyebarannya saat ini baru mencapai 52 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen pemerintah mendorong investasi di dalam negeri.

Jokowi mengatakan manfaat investasi tidak hanya menciptakan banyak lapangan kerja. Lebih dari itu, lanjutnya, investasi juga akan meningkatkan penerimaan negara.

"Banyak yang bertanya, Pak investasi itu selain kesempatan kerja [dapat] apa sih? Penerimaan negara. Karena PPh badan pasti kita dapat, PPh karyawan pasti kita dapat, bea ekspor, dan PNBP kalau kita ikut masuk saham berarti juga dapat deviden setiap tahunnya," katanya, Kamis (7/12/2023).

Baca Juga:
Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Jokowi mengatakan investasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang diperebutkan semua negara. Di dalam negeri, pemerintah juga berupaya menarik investasi dengan memberikan berbagai kemudahan berusaha.

Selain pemerintah pusat, dia menyebut pemerintah daerah juga bakal memperoleh manfaat dari investasi. Pasalnya, investasi juga akan turut berkontribusi pada pendapatan asli daerah.

Jokowi lantas menyinggung pentingnya investor bekerja sama dengan pengusaha lokal, baik nasional maupun daerah. Selain itu, investasi yang masuk juga perlu diarahkan agar berorientasi ekspor.

Baca Juga:
Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Menurutnya, kehadiran investasi di Indonesia erat berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional. Saat ini, porsi investasi di luar Pulau Jawa sudah mencapai 52%, dan berpotensi terus meningkat.

"Sekali lagi, kita harus fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan lapangan kerja, yang memberikan nilai tambah yang tinggi," ujarnya.

Jokowi menambahkan program hilirisasi telah mampu memberikan nilai tambah pada perekonomian nasional. Dia mencontohkan nilai ekspor nikel yang senilai US$3,3 miliar pada 2017, tetapi kemudian meningkat menjadi US$33,8 miliar pada 2022 karena hilirisasi.

Menurutnya, nilai ekspor bakal kembali meningkat jika hilirisasi nikel sampai pada tahap produksi baterai kendaraan listrik dan produksi mobil listrik. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Jumat, 23 Februari 2024 | 09:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Melemah, Penerimaan PPh Badan Terkontraksi 11,2 Persen di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang