Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Sederet BUMN yang Dapat Tambahan Modal dari Negara pada Akhir Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Sederet BUMN yang Dapat Tambahan Modal dari Negara pada Akhir Tahun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum pencairan tambahan penyertaan modal negara (PMN) 2022.

Melalui PP 47/2022, pemerintah memberikan tambahan PMN ke dalam saham PT Hutama Karya. Tambahan PMN tersebut diberikan karena menyangkut penugasan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera.

"Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha ... PT Hutama Karya dalam melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, perlu melakukan penambahan PMN," bunyi pertimbangan PP 47/2022, dikutip pada Jumat (9/12/2022).

Baca Juga: Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

PP 47/2022 menyebut nilai tambahan PMN kepada PT Hutama Karya pada tahun ini senilai Rp23,85 triliun. Penambahan PMN bersumber dari APBN 2022.

Kemudian, PP 48/2022 mengatur penambahan PMN kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tambahan PMN diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT BTN guna mendukung pencapaian target pemerintah di bidang perumahan.

Tambahan PMN yang diberikan senilai Rp2,48 triliun dan bersumber dari APBN 2022. Besarnya nilai tambahan PMN ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh menteri BUMN.

Baca Juga: Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Kemudian, PP 43/2022 mengatur pemberian tambahan PMN untuk PT Garuda Indonesia Tbk. PMN diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka melaksanakan program restrukturisasi untuk penyelamatan Garuda.

Tambahan PMN yang diberikan senilai Rp7,5 triliun dan berasal dari APBN 2022. Besaran nilai tambahan PMN ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh menteri BUMN.

Selanjutnya, PP 46/2022 mengatur PMN untuk pendirian Holding Industri Pertambangan (HIP). HIP dibentuk untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien, serta melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.

Baca Juga: Faktur Pajak 2023 Tak Bisa Pakai NSFP 2022, WP Perlu Minta Kembali

Dalam pendirian HIP, negara melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham persero yang berasal dari pengalihan saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk senilai Rp15,61 miliar, PT Timah Tbk Rp4,84 miliar, PT Bukit Asam Tbk Rp7,49 miliar, PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum Rp13,08 juta, dan PT Freeport 21.300 saham.

"Dengan didirikannya persero sebagai perusahaan holding di bidang pertambangan, semua hak, kewajiban, serta kekayaan perusahaan perseroan (persero) PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai fungsi strategis perusahaan holding pertambangan dialihkan kepada persero," bunyi Pasal 7 PP 46/2022.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan PP 45/2022 mengenai pengurangan PMN pada PT Inalum senilai Rp48,74 triliun. Pengurangan PMN dilakukan karena pemerintah telah membentuk holding pertambangan sehingga PMN-nya kini dialihkan pada Holding Industri Pertambangan. (rig)

Baca Juga: Daerah yang Mengalami Kenaikan Harga Beras di Atas 5% Terus Bertambah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penyertaan modal negara, BUMN, APBN 2022, hutama karya, garuda indonesia, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Komit Rampungkan Proses Seleksi Calon Hakim Agung Awal Februari

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham