Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sedang Diawasi BPK, DBH Pajak Rp49 Miliar Masih Belum Cair

A+
A-
0
A+
A-
0
Sedang Diawasi BPK, DBH Pajak Rp49 Miliar Masih Belum Cair

Ilustrasi. Warga mengendarai sepeda motor melintasi ruas jalan Tol Serang-Rangkasbitung di Kabupaten Serang, Banten, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa.

CIRUAS, DDTCNews – Pemkab Serang mengungkapkan dana bagi hasil (DBH) pajak yang belum dibayarkan oleh Pemprov Banten pada tujuh bulan periode pembayaran sepanjang 2020 mencapai Rp49,32 miliar.

Bupati Kabupaten Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan DBH pajak yang tak kunjung dibayarkan tersebut sedang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dirinya tidak bisa asal mengalokasikan dana tersebut.

"Sampai sekarang belum dicairkan. Kan semuanya itu terus diawasi oleh BPK," katanya, dikutip Rabu (3/3/2021).

Baca Juga: Pemprov DKI Diminta Sesuaikan Lagi Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan

Saat ini, pemkab sudah mengomunikasikan DBH pajak yang mengendap di Bank Banten tersebut dengan Pemprov Banten. Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Banten sudah berjanji akan mencairkan dana tersebut dalam waktu dekat.

"Insya Allah tahun ini akan masuk katanya, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Komunikasi terakhir sih sedang berproses mudah-mudahan tidak ada perubahan," ujar Tatu seperti dilansir bantenhits.com.

Bila dicairkan, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan tempat pembuangan sampah akhir, Tim Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, rehabilitasi sekolah, hingga pembangunan jalan desa menjadi jalan kabupaten dengan panjang 400 km.

Baca Juga: Pemkab Bakal Lunasi Tunggakan Pajak Ratusan Kendaraan Dinas

Untuk itu, Tatu berharap Pemprov Banten tidak mengubah rencana pencairan DBH pajak yang menjadi hak pemkab. Menurutnya, dana tersebut akan amat berguna untuk membantu jalannya kegiatan atau operasional pemkab.

Di sisi lain, DBH pajak yang belum cair membuat pemkab tidak bisa membayar honor pegawai non-ASN pada Desember 2020. Hal ini dikarenakan honor bagi pegawai non-ASN bersumber dari DBH pajak.

Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Irman Farid mengatakan DBH pajak yang tidak kunjung dicairkan oleh Pemprov Banten membuat honor non-ASN tertunda. (rig)

Baca Juga: Tagih Tunggakan Pajak Galian C, Kejaksaan Siap Bantu

Topik : pemkab serang, DBH pajak, pemprov banten, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 10:45 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rabu, 07 April 2021 | 14:48 WIB
KOTA KENDARI
Rabu, 07 April 2021 | 11:58 WIB
KABUPATEN BANGLI
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)