BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 di DPR, Kamis (20/5/2021). (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan terus melaksanakan reformasi perpajakan untuk mendukung arah pemulihan ekonomi nasional pada 2022.
Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, Sri Mulyani mengatakan reformasi perpajakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program yang telah diluncurkan pada 2017 dengan fokus pada penyelarasan sistem perpajakan.
Dengan strategi itu, sistem perpajakan Indonesia akan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial dan ekonomi dalam jangka menengah-panjang. "Reformasi dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil," katanya dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/5/2021).
Sri Mulyani mengatakan sistem perpajakan yang sehat artinya efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian.
Sementara sistem perpajakan yang adil yakni memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, serta menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan dan antarsektor.
Dia menjelaskan reformasi perpajakan meliputi 2 aspek perbaikan, yakni aspek administrasi dan aspek kebijakan. Reformasi administrasi meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Sementara reformasi kebijakan diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal itu dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan mengurangi regresivitasnya, sekaligus penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi.
"Serta potensi pengenalan jenis pungutan baru, khususnya terkait dengan pajak karbon yang berhubungan dengan eksternalitas terhadap lingkungan," ujarnya.
Belum lama ini, Sri Mulyani sempat memaparkan target penerimaan perpajakan 2022 akan sekitar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun. Pada angka estimasi tertinggi, target penerimaan perpajakan tersebut naik 5,8% dari tahun ini senilai Rp1.444,5 triliun. (kaw)
