BERITA TERKINI
Ketum AKP2I Lantik Dewan dan Pengurus Pusat, Tegaskan Soal Integritas
Barang Pindahan Dapat Pembebasan Bea Masuk, Soal Harga Tak Diatur
Buku Ini Bisa Jadi Rujukan bagi Akademisi yang Ingin Menulis Pajak
PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Ketentuan Penghapusan NPWP
Dari Uang Pajak, Cek Kesehatan Gratis Segera Dilaksanakan di Sekolah
Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,8% pada 2026, Sri Mulyani Ungkap Strateginya
Realisasi Rendah, Pemkab Pesimistis Target PAD 2025 Mampu Dicapai
Klausul Pajak Retaliasi Dihapus dari RUU Pajak AS, Ini Alasannya
Ketentuan Impor Barang Bawaan untuk Pilot dan Nakhoda
Ada Banyak Insentif, Industri Padat Karya Diharap Mampu Bertahan
Ketum AKP2I Lantik Dewan dan Pengurus Pusat, Tegaskan Soal Integritas
Barang Pindahan Dapat Pembebasan Bea Masuk, Soal Harga Tak Diatur
Buku Ini Bisa Jadi Rujukan bagi Akademisi yang Ingin Menulis Pajak
PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Ketentuan Penghapusan NPWP
Dari Uang Pajak, Cek Kesehatan Gratis Segera Dilaksanakan di Sekolah
Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,8% pada 2026, Sri Mulyani Ungkap Strateginya
Realisasi Rendah, Pemkab Pesimistis Target PAD 2025 Mampu Dicapai
Klausul Pajak Retaliasi Dihapus dari RUU Pajak AS, Ini Alasannya
Ketentuan Impor Barang Bawaan untuk Pilot dan Nakhoda
Ada Banyak Insentif, Industri Padat Karya Diharap Mampu Bertahan
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

RUU Omnibus Law Perpajakan (5): Relaksasi Aturan Sanksi Bunga Pajak

Archie Teapriangga
Kamis, 27 Februari 2020 | 15.45 WIB
RUU Omnibus Law Perpajakan (5): Relaksasi Aturan Sanksi Bunga Pajak
Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkait:
infografis pajak sanksi bunga sanksi administratif ruu omnibus law
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.