Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

A+
A-
2
A+
A-
2
RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR, melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), sepakat mengubah konsepsi pengalokasian dana alokasi umum (DAU) kepada pemda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RUU HKPD mencoba mengkaitkan kebebasan penggunaan DAU dengan kinerja daerah dalam mengelola keuangannya. Menurutnya, hal itu diperlukan sebagai strategi penguatan akuntabilitas mengingat peran DAU yang cukup dominan dalam transfer ke daerah.

"Meskipun pagu nasional DAU tidak lagi diatur minimal 26% PDN [pendapatan dalam negeri] neto, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik di daerah," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Catat! Objek Hingga Tarif Pajak Daerah Harus Diatur dalam 1 Perda Saja

Sri Mulyani mengatakan DAU ke depan tidak lagi hanya sebagai alat untuk pemerataan kemampuan keuangan, tetapi juga untuk memeratakan tingkat layanan publik di daerah. Sejalan dengan hal itu, RUU HKPD juga telah mengamanatkan adanya earmarking DAU atau dana bagi hasil (DBH) untuk pendanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Mengenai pagu DAU yang tidak lagi diatur minimal 26% PDN neto, Sri Mulyani menilai langkah itu semata-mata untuk menjaga fleksibilitas APBN dalam mengelola kebutuhan belanja negara secara keseluruhan. Menurutnya, hal itu juga dibuktikan dengan realisasi persentase pagu DAU nasional terhadap PDN neto yang meningkat dari 27,7% pada 2015 menjadi 35,3% pada 2020, atau konsisten di atas angka minimum 26%.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga telah sepakat untuk menjamin alokasi DAU tiap-tiap daerah tidak akan mengalami penurunan meskipun menggunakan formulasi baru selama 5 tahun ke depan.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Terbitkan PP Soal Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

"Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk dapat mengalokasikan pendanaan yang memadai dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah telah mencatat masukan penting dari beberapa fraksi dan DPD agar pengalokasian DAU memperhatikan aspek lokalitas daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR juga sepakat pengalokasian DAU tidak bersifat one size fits all atau tidak menyamaratakan kondisi di seluruh daerah tanpa memperhatikan adanya perbedaan karakteristik antardaerah.

Nantinya, pengalokasian DAU akan dilakukan melalui penerapan klasterisasi serta menggunakan formula alokasi yang lebih menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik. Meski demikian, pengalokasian itu juga tetap mempertimbangkan karakteristik wilayah tertentu, seperti daerah kepulauan, daerah pariwisata, daerah perikanan, daerah pertanian dan daerah tutupan hutan. (sap)

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Topik : RUU HKPD, opsen, PKB, BBNKB, pajak daerah, keuangan daerah, PAD, dana transfer, Sri Mulyani, DAU, DBH

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 18:11 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:00 WIB
PENANGAN COVID-19

Pemerintah Jamin Vaksin Booster Bebas Pajak dan Gratis

Rabu, 12 Januari 2022 | 10:47 WIB
UU HKPD

Sudah Diteken Presiden Jokowi, UU HKPD Resmi Diundangkan

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat