Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

A+
A-
2
A+
A-
2
RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR, melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), sepakat mengubah konsepsi pengalokasian dana alokasi umum (DAU) kepada pemda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RUU HKPD mencoba mengkaitkan kebebasan penggunaan DAU dengan kinerja daerah dalam mengelola keuangannya. Menurutnya, hal itu diperlukan sebagai strategi penguatan akuntabilitas mengingat peran DAU yang cukup dominan dalam transfer ke daerah.

"Meskipun pagu nasional DAU tidak lagi diatur minimal 26% PDN [pendapatan dalam negeri] neto, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik di daerah," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Sri Mulyani mengatakan DAU ke depan tidak lagi hanya sebagai alat untuk pemerataan kemampuan keuangan, tetapi juga untuk memeratakan tingkat layanan publik di daerah. Sejalan dengan hal itu, RUU HKPD juga telah mengamanatkan adanya earmarking DAU atau dana bagi hasil (DBH) untuk pendanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Mengenai pagu DAU yang tidak lagi diatur minimal 26% PDN neto, Sri Mulyani menilai langkah itu semata-mata untuk menjaga fleksibilitas APBN dalam mengelola kebutuhan belanja negara secara keseluruhan. Menurutnya, hal itu juga dibuktikan dengan realisasi persentase pagu DAU nasional terhadap PDN neto yang meningkat dari 27,7% pada 2015 menjadi 35,3% pada 2020, atau konsisten di atas angka minimum 26%.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga telah sepakat untuk menjamin alokasi DAU tiap-tiap daerah tidak akan mengalami penurunan meskipun menggunakan formulasi baru selama 5 tahun ke depan.

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

"Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk dapat mengalokasikan pendanaan yang memadai dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah telah mencatat masukan penting dari beberapa fraksi dan DPD agar pengalokasian DAU memperhatikan aspek lokalitas daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR juga sepakat pengalokasian DAU tidak bersifat one size fits all atau tidak menyamaratakan kondisi di seluruh daerah tanpa memperhatikan adanya perbedaan karakteristik antardaerah.

Nantinya, pengalokasian DAU akan dilakukan melalui penerapan klasterisasi serta menggunakan formula alokasi yang lebih menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik. Meski demikian, pengalokasian itu juga tetap mempertimbangkan karakteristik wilayah tertentu, seperti daerah kepulauan, daerah pariwisata, daerah perikanan, daerah pertanian dan daerah tutupan hutan. (sap)

Baca Juga: Setoran Pajak Seluruh Sektor Utama Tumbuh Dua Digit, Ini Perinciannya

Topik : RUU HKPD, opsen, PKB, BBNKB, pajak daerah, keuangan daerah, PAD, dana transfer, Sri Mulyani, DAU, DBH

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Juni 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed, Sri Mulyani Pangkas Defisit

Rabu, 15 Juni 2022 | 18:00 WIB
KOTA MALANG

404 Titik Tempat Parkir di Kota Ini Bakal Jadi Objek Pajak Baru

Selasa, 14 Juni 2022 | 19:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov Tetapkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB pada 9 Desember 2022

Selasa, 14 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Kepatuhan Pajak Kendaraan Cuma 30%, Gubernur Edy Siapkan Jurus Ini

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus