Berita
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Revisi UU PPh, Perusahaan Berafiliasi Dengan Tax Haven Jadi Sasaran

A+
A-
4
A+
A-
4
Revisi UU PPh, Perusahaan Berafiliasi Dengan Tax Haven Jadi Sasaran

Ilustrasi. (DDTCNews)

STOCKHOLM, DDTCNews—Pemerintah mengajukan draf RUU pajak penghasilan (PPh) kepada dewan legislasi dengan menambahkan perlakuan pajak khusus bagi perusahaan yang berafiliasi dengan negara/yurisdiksi surga pajak.

Melalui keterangan resmi, pemerintah menyatakan perusahaan yang membayarkan bunga kepada entitas bisnis yang terdaftar di negara surga pajak maka beban bunga tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto.

"Amandemen UU PPh sudah diserahkan kepada dewan legislatif sebagai cara melawan perencanaan pajak agresif dan penilaian harmful tax competition," tulis pemerintah dikutip Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Otoritas Pajak Rombak Waktu Operasional

Seperti dilansir Tax Notes International, pembaruan aturan pajak penghasilan tersebut akan menggunakan basis data daftar hitam Uni Eropa untuk negara surga pajak dan daftar negara nonkooperatif dalam urusan perpajakan.

Melalui daftar tersebut, setiap perusahaan Swedia yang melakukan transaksi dengan entitas bisnis yang masuk daftar hitam surga pajak Uni Eropa maka untuk setiap pembayaran bunga tidak dapat diakui sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak.

Bila dewan legislasi dan parlemen setuju, kerangka amandemen UU PPh ini menjadi skema khusus yang mengatur biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Baca Juga: Biayai Penanganan Covid-19, Rasio Utang Tembus 103,5% dari PDB

“Revisi UU PPh ini makin memperketat aturan perpajakan untuk transaksi bisnis lintas batas yang melibatkan negara/yurisdiksi surga pajak,” sebut pemerintah.

Pada aturan yang berlaku saat ini, biaya bunga yang timbul dari pinjaman eksternal dapat diakui sepenuhnya sebagai pengurang penghasilan. Beban bunga dapat diakui sebagai faktor pengurang penghasilan jika sejalan dengan regulasi nasional.

Pemerintah menyebutkan revisi UU PPh akan membuat Swedia memenuhi kriteria panduan kebijakan Uni Eropa untuk membuat kebijakan perpajakan yang adil dan transparan bagi korporasi.

Baca Juga: Jorjoran Insentif, Penerimaan Perpajakan Hingga September Anjlok 8%

Daftar hitam Uni Eropa untuk negara surga pajak menjadi panduan untuk standar pajak internasional karena negara yang masuk dalam daftar itu memiliki potensi tinggi dijadikan sarana praktik penghindaran pajak dan pencucian uang.

Di sisi lain, Uni Eropa telah memperbarui daftar hitam yurisdiksi nonkooperatif untuk urusan perpajakan pada 27 Februari 2020. Daftar tersebut mencakup beberapa negara atau yurisdiksi seperti Samoa Amerika, Cayman Islands, Fiji, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, US Virgin Islands, Vanuatu dan Seychelles. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Tawarkan Insentif Pajak Khusus untuk Perusahan Teknologi
Topik : swedia, tax haven, surga pajak, uu pph, revisi peraturan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:21 WIB
GEORGIA
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 10:09 WIB
BARBADOS
berita pilihan
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:01 WIB
PENERIMAAN PPN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:01 WIB
MAROKO