Salah Tarif PPh PHTB Padahal Sudah Divalidasi, Bagaimana Solusinya?

Pertanyaan:

Perkenalkan, saya Fina. Saya ingin menanyakan prosedur yang harus ditempuh jika terjadi kesalahan penerapan tarif PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan yang menyebabkan kelebihan pembayaran, tetapi NTPN sudah divalidasi.

Boleh dijelaskan, langkah apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki surat keterangan (suket) PHTB? Kemudian, apakah lebih bayarnya dapat dikembalikan? Mohon informasinya. Terima kasih.

Jawaban:

Terima kasih Ibu Fina atas pertanyaannya. Dalam menghitung pajak terutang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB), penting bagi wajib pajak untuk mengetahui tarif PPh atas PHTB.

Merujuk Pasal 191 ayat (1) PMK 81/2024, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan atas PHTB terutang PPh final. Setidaknya terdapat 3 jenis tarif PPh final atas PHTB.

Pertama, tarif 0% atas PHTB kepada pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah (BUMD) dari kepala daerah.

Kedua, tarif 1% dari jumlah bruto nilai PHTB berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan PHTB.

Ketiga, tarif 2,5% dari jumlah bruto nilai PHTB, selain PHTB yang dikenakan tarif 0% dan 1%.

Penggunaan tarif lebih tinggi karena kesalahan dalam menentukan jenis transaksi atas PHTB akan menyebabkan kelebihan pembayaran. Selain itu, kesalahan dalam menentukan tarif PPh final atas PHTB tentu menyebabkan kesalahan pada suket PHTB.

Perlu diketahui, terdapat 2 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan pada suket PHTB, yaitu melakukan penggantian suket atau pembatalan suket. Pemilihan antara penggantian atau pembatalan tersebut tergantung pada jenis kesalahan yang terjadi dalam suket.

Berdasarkan SE-28/PJ/2020, penggantian suket dilakukan bila terjadi kesalahan yang masih dapat diperbaiki. Misalkan, kesalahan input data NOP, alamat objek, luas tanah dan/atau bangunan, serta nama dan detail pembeli.

Kemudian, pembatalan suket dilakukan dalam hal suket tidak dapat diganti atau harus dibatalkan. Pembatalan dilakukan bila terdapat pembatalan transaksi PHTB atau perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangunan, yang mengakibatkan suket dan pembayaran PPh yang telah dilakukan oleh wajib pajak menjadi batal.

Bila ditelaah, kasus yang Ibu Fina hadapi adalah menyangkut kesalahan suket yang diakibatkan kesalahan penerapan tarif lebih besar daripada yang seharusnya.

Hal ini menyebabkan terjadinya jumlah pajak atas PHTB lebih besar sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran. Namun, pada konteks ini NPTN telah divalidasi.

Untuk permasalahan tersebut, langkah yang tepat dilakukan oleh Ibu Fina, yaitu melakukan permohonan pembatalan suket. Dalam mengajukan pembatalan suket, Ibu Fina juga perlu memperhatikan beberapa hal penting, meliputi:

Pertama, pembayaran lama yang dibatalkan tidak dapat dipindahbukukan (Pbk) dan tidak dapat divalidasi ulang. Kedua, Ibu Fina harus melakukan pembayaran baru. Ketiga, Ibu Fina dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Perlu dijadikan catatan bahwa saat ini Ibu Fina dapat melakukan permohonan pembatalan melalui coretax system yaitu melalui modul 'Layanan Perpajakan'. Selanjutnya, Ibu pilih 'Layanan Administrasi'.

Kemudian, klik 'A.S 01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan'. Tahap selanjutnya, Ibu Fina dapat memilih:

1. LA.01-07: untuk penggantian atas suket dari LA.01-03 & LA.01-03A (termasuk suket hasil migrasi sistem lama dan e-PHTB lama); atau
2. LA.01-07A: untuk penggantian atas suket dari suket dari LA.01-04 (suket yang diajukan notaris via coretax system).

Lebih lanjut, merujuk Pasal 109 ayat (1) huruf b PMK 81/2024, wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan pembayaran PHTB selama belum dilakukan penelitian. Artinya, dalam hal NTPN belum divalidasi maka dapat diajukan pemindahbukuan.

Namun, pada kasus Ibu Fina, NTPN tersebut sudah divalidasi sehingga langkah yang dapat Ibu Fina lakukan, yaitu mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang (PPYSTT) setelah mengajukan pembatalan suket selesai.

Permohonan tersebut dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, pilih menu pembayaran, kemudian klik formulir restitusi pajak.

Kedua, pilih hal pengembalian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan.

Ketiga, pilih validasi PPh PHTB pada bagian jenis detail akun wajib pajak. Keempat, klik tambah data, pastikan NTPN pembayaran sudah muncul untuk melanjutkan permohonan.

Bila Ibu Fina masih memiliki kelebihan pajak atas pengembalian pajak, maka terdapat 2 opsi yang dapat dipilih yaitu restitusi ke rekening atau kompensasi ke deposit.

Pengembalian atau restitusi ke rekening dan membuat billing pembayaran KAP-KJS 411128-402 untuk dilakukan validasi kembali. Sementara itu, kompensasi ke deposit, perlu diajukan pemindahbukuan ke akun KAP-KJS 411128-402 untuk kemudian diajukan validasi.

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Coretax hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar coretax system, silakan mengirimkannya melalui kolom pertanyaan yang tersedia pada kanal Coretax atau klik tautan berikut ini. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.