KEBIJAKAN PEMERINTAH

Negosiasi Dagang dengan RI Tertunda Karena Shutdown Pemerintahan AS

Aurora K. M. Simanjuntak
Selasa, 07 Oktober 2025 | 15.15 WIB
Negosiasi Dagang dengan RI Tertunda Karena Shutdown Pemerintahan AS
<p>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar</p>

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut negosiasi dagang antara Indonesia dan AS saat ini tertunda akibat penutupan pemerintahan (government shutdown) di AS sejak 1 Oktober 2025.

Namun demikian, Airlangga meminta publik tidak perlu khawatir lantaran perundingan negosiasi tarif perdagangan Indonesia-AS akan tetap dilanjutkan, meski pemerintahan Paman Sam tersebut masih mengalami shutdown.

"Indonesia masih bernegosiasi dengan Amerika Serikat walau perundingan sempat tertunda karena shutdown pemerintahan AS," katanya dalam acara Navigating Indonesian Economy and Global Shifts, Selasa (7/10/2025).

Airlangga mengeklaim kejadian shutdown di pemerintahan AS tak banyak memengaruhi perundingan dagang antara Indonesia dan AS. Sebab, secara umum, Indonesia-AS sudah sepakat mengenai tarif bea masuk impor sebelum shutdown pemerintahan.

Sebelum shutdown, AS menetapkan bea masuk impor produk buatan Indonesia yang dipasok ke pasar AS akan dikenakan tarif sebesar 19%. Indonesia pun telah menyetujui besaran tarif tersebut.

"Kesepakatan yang sudah ada yaitu pengenaan tarif 19% untuk sejumlah produk ekspor Indonesia seperti tekstil, furnitur, garmen, sepatu, serta makanan dan minuman," tutur Airlangga.

Perlu diketahui, penutupan pemerintahan di AS (government shutdown) terjadi sejak 1 Oktober 2025, dan kini memasuki pekan kedua. Kondisi shutdown seperti ini menandakan Senat gagal menyepakati anggaran yang diperlukan pemerintahan untuk tahun fiskal berikutnya. Imbasnya, pemerintahan AS berjalan tanpa dana baru sejak Oktober 2025

Kebuntuan tersebut bermula dari Partai Demokrat yang menolak RUU pendanaan jangka pendek yang diajukan oleh Partai Republik. Padahal RUU tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan DPR. Idealnya, Senat dan DPR harus menyetujui anggaran yang disepakati, kemudian ditandatangani Presiden AS.

Di sisi lain, Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menandatangani Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa dan Kanada dalam rangka membuka akses pasar lebih luas.

"Kesepakatan ini [IEU CEPA] membuka akses pasar hingga 680 juta penduduk. Barang Indonesia ke Eropa akan mendapat tarif nol persen mulai 2027," tuturnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.