Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Resmi! Kawasan Industri Rokok Terpadu di Kudus Akhirnya Beroperasi

A+
A-
2
A+
A-
2
Resmi! Kawasan Industri Rokok Terpadu di Kudus Akhirnya Beroperasi

Ilustrasi. Pekerja mengenakan sarung tangan dan masker guna pencegahan penularan COVID-19 melinting rokok sigaret kretek tangan di pabrik rokok PT Digjaya Mulia Abadi (DMA) mitra PT HM Sampoerna, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (16/6/2020). ANTARA FOTO/Siswowidodo/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) bersama Pemerintah Kabupaten Kudus akhirnya meresmikan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) terpadu Kudus, Jawa Tengah sebagai upaya pengembangan industri kecil dan menengah.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus Gatot Sugeng Wibowo mengatakan KIHT akan menjadi tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi berbagai fasilitas. Menurutnya, KIHT diarahkan untuk merangkul para produsen rokok kecil.

"Sasaran peruntukan dibangunnya KIHT terpadu ini adalah untuk menampung para pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (26/10/2020).

Baca Juga: Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Gatot menuturkan KIHT terpadu akan menjadi pengembangan dari lingkungan industri kecil industri hasil tembakau (LIK IHT) yang beroperasi sejak 2009. Adapun KIHT dibangun dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) senilai Rp28 miliar.

Dengan KIHT tersebut, produsen rokok kecil yang terkendala syarat minimum luasan pabrik, seperti diatur dalam PMK No. 200/2008, tetap dapat berproduksi dengan legal. Industri juga akan diberikan kemudahan kerja sama pelintingan dan mendapat penundaan pelunasan cukai hingga 90 hari.

"Peresmian KIHT dan pemusnahan rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi serta mendorong pemberdayaan industri kecil dan menengah," ujar Gatot.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir

Berdasarkan PMK No. 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau, disebutkan KIHT sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi peredaran rokok ilegal dan membina industri kecil menengah.

Tak hanya itu, KIHT juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), memudahkan pelaksanaan asistensi dan pengawasan, serta menumbuhkan industri pendukung.

Sri Mulyani sebelumnya memberikan izin operasi KIHT terpadu Kudus melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 164/WBC.10/2020 tentang Penetapan Tempat sebagai KIHT dan Pemberian Izin Pengusaha KIHT di Kudus.

Baca Juga: Cryptocurrency Makin Populer, Negara Eropa Ini Ingin Kenakan Pajak

Pada saat bersamaan, Gatot menyebutkan Bea Cukai Kudus juga memusnahkan 6,5 juta batang rokok ilegal, 4.579 keping pita cukai palsu, dan 15 buah alat pemanas hasil sitaan dengan total nilai Rp5,08 miliar sepanjang Februari-Juli 2020. (rig)

Topik : ditjen bea cukai djbc, kudus, industri tembakau, kawasan industri hasil tembakau, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mulai Tahun Depan, DJP Tindak Lanjuti Pelaksanaan PPS

Jum'at, 20 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kemenkeu Bakal Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Ini Perinciannya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir