Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Prosedur Pencegahan dalam Proses Penyidikan Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Prosedur Pencegahan dalam Proses Penyidikan Pajak

DALAM proses penyidikan pajak, pihak penyidik dapat mengajukan pencegahan bagi wajib pajak yang ditetapkan sebagai tersangka atau saksi yang hendak keluar wilayah Indonesia. Mengapa demikian?

Pada dasarnya, tindakan pencegahan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap wajib pajak yang bersangkutan akan meninggalkan wilayah Indonesia ketika penyidikan pajak berlangsung. Oleh sebab itu, jika diperlukan, pencegahan terhadap wajib pajak dapat dilaksanakan dengan prosedur tertentu.

Ketentuan mengenai pencegahan dalam konteks penyidikan pajak diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) juncto Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (SE-06/2014) beserta lampirannya.

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 28 UU Keimigrasian dan lampiran SE-06/2014, pencegahan dapat dipahami sebagai larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana di bidang perpajakan.

Prosedur Pencegahan dalam Penyidikan Pajak

DALAM melakukan pencegahan, dirjen pajak atau kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlebih dahulu mengajukan permohonan pencegahan kepada jaksa agung.

Permohonan pencegahan tersebut juga harus diketahui jaksa agung muda intelijen, direktur jenderal imigrasi, dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam surat permohonan pencegahan tersebut setidaknya memuat lima hal secara kumulatif sebagai berikut.

Baca Juga: Apa Itu Satgas Patroli Laut?
  1. identitas tersangka/saksi yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir/umur, status perkawinan, pekerjaan, alamat rumah dan kantor, nomor kartu penduduk serta nomor paspor dengan melampirkan foto tersangka/saksi;
  2. alasan pencegahan;
  3. jangka waktu pencegahan;
  4. surat perintah penyidikan; dan
  5. laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan.

Mengacu pada Pasal 94 ayat (1) UU Keimigrasian, terhadap permohonan pencegahan tersebut, nantinya diterbitkan keputusan oleh penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian (PPNS keimigrasian) yang ditunjuk. Keputusan pencegahan yang dimaksud harus disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Kemudian, pejabat imigrasi yang ditunjuk akan memasukkan identitas orang yang dikenai pencegahan ke dalam daftar pencegahan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian. Berdasarkan pada daftar pencegahan tersebut, pejabat imigrasi wajib menolak orang yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia.

Kendati demikian, dalam keadaan mendesak, menteri keuangan dan jaksa agung dapat meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Keimigrasian.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Terhadap tindakan pencegahan tersebut dapat diajukan keberatan jika pihak bersangkutan tidak setuju dengan keputusan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 96 ayat (2) UU Keimigrasian, pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan. Namun, pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan pencegahan.

Menurut lampiran SE-06/2014, jika masa berlaku pencegahan akan berakhir dan penyidik pajak menganggap perlu untuk memperpanjang, dirjen pajak atau kepala Kantor Wilayah DJP dapat mengajukan permohonan perpanjangan pencegahan kepada Jaksa Agung.

Adapun surat permohonan perpanjangan pencegahan tersebut diajukan dengan menyebutkan nomor dan tanggal keputusan pencegahan terdahulu serta melampirkan surat keputusan pencegahan.

Baca Juga: Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Surat permohonan perpanjangan pencegahan sudah harus diterima Jaksa Agung selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu pencegahan berakhir. Apabila pencegahan tersebut tidak diperlukan lagi, sedangkan masa pencegahan belum berakhir, dirjen pajak atau kepala Kantor Wilayah DJP dapat mengajukan permohonan pencabutan pencegahan kepada jaksa agung.

Sementara itu, jika jangka waktu pencegahan telah berakhir serta dirjen pajak atau kepala Kantor Wilayah DJP tidak mengajukan permohonan perpanjangan pencegahan kepada jaksa agung maka pencegahan berakhir demi hukum.

Adapun surat permohonan pencegahan ke luar negeri, surat permohonan perpanjangan pencegahan ke luar negeri, dan surat permohonan pencabutan pencegahan ke luar negeri dicatat dalam register pencegahan ke luar negeri. Surat keputusan pencegahan yang diterima dari Kejaksaan Agung dicatat dalam register pencegahan ke luar negeri. (kaw)

Baca Juga: Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak, pencegahan, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN PATI

Asyik! Pemda Bagi-Bagi Hadiah untuk Pembayar Pajak Tepat Waktu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kemplang Pajak Hingga Rp10 Miliar, Rumah Tersangka Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK