AGENDA PAJAK

Profesional DDTC Jadi Pembicara dalam Konferensi Pajak di Serbia

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 31 Agustus 2019 | 09:00 WIB
Profesional DDTC Jadi Pembicara dalam Konferensi Pajak di Serbia

JAKARTA, DDTCNews – Beberapa negara di Eropa mengalami permasalahan penuaan populasi dan fenomena brain drain dalam beberapa dekade terakhir.

Brain drain merupakan kondisi di mana sumber daya manusia yang mumpuni justru beremigrasi ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Aspek perpajakan diproyeksi dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan yang terjadi di negara-negara tersebut.

Lantas, seberapa kuat pengaruh penggunaan instrumen perpajakan dalam mengatasi persoalan yang sudah ada? Untuk mendiskusikannya, University of Belgrade Faculty of Law dan Serbian Fiscal Society mengadakan konferensi bertajuk ‘Tax Aspect of The Brain Drain’ pada 11 Oktober 2019.

Baca Juga:
Insentif Pajak R&D: Mengatasi Middle Income Trap, Belajar dari China

Mayoritas pembicara atau panelis dalam konferensi tersebut jelas berasal dari beberapa negara di Eropa. Menariknya, dalam acara tersebut, ada satu panelis dari Indonesia yang juga menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia.

Panelis tersebut adalah Partner Fiscal Research DDTC B. Bawono Kristiaji. Konferensi ini menghadirkan beberapa pakar pajak ternama seperti Profesor Prof. Yariv Brauner (Profesor Hukum di Levin College of Law dan University of Florida) dan Prof. Andres Baez Moreno (Profesor Hukum Pajak di Universidad Carlos III in Madrid, Spanyol).

Dalam konferensi tersebut, Bawono akan membawakan topik ‘Tax and Brain Drain: Justification, Design and Prospect for Large Developing Economies’. Pasalnya, brain drain merupakan isu yang kompleks di negara berkembang, terutama dengan populasi besar. Dia akan membahas sejauh mana instrumen pajak dapat memperbaiki kondisi tersebut.

Baca Juga:
Perlukah Melanjutkan Rezim Insentif Pajak untuk Menarik Investasi?

Acara kali ini bukan satu-satunya keterlibatan Bawono di Eropa. Pada 2015, dia terpilih sebagai pemenang CFE Albert J. Radler Medal. Penghargaan diberikan karena thesisnya menjadi thesis perpajakan terbaik se-Eropa.

Thesisnya berjudul ‘Incentive and Disincentives of Profit Shifting in Developing Countries’ tahun akademik 2014/2015 di School of Economics and Management, Tilburg University, Belanda. Hingga saat ini, dia menjadi satu-satunya mahasiswa non-Eropa yang meraih penghargaan tersebut. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 September 2023 | 14:00 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Insentif Pajak R&D: Mengatasi Middle Income Trap, Belajar dari China

Rabu, 27 September 2023 | 11:33 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perlukah Melanjutkan Rezim Insentif Pajak untuk Menarik Investasi?

Rabu, 27 September 2023 | 09:33 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT - KHUSUS

Tarik Investasi China, DJP Jakbar-Khusus Gelar Seminar Insentif Pajak

Senin, 25 September 2023 | 10:03 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Penduduk Usia Produktif Meningkat, Sudahkah Mereka Melek Pajak?

BERITA PILIHAN
Selasa, 03 Oktober 2023 | 18:07 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Pengisian SPT oleh Wajib Pajak akan Makin Mudah

Selasa, 03 Oktober 2023 | 17:15 WIB REFORMASI BIROKRASI

RUU ASN Disahkan, Pemerintah Jamin Tak Ada PHK Massal Honorer

Selasa, 03 Oktober 2023 | 17:00 WIB UJI MATERIIL

Ketentuan Pemeriksaan Bukper Digugat ke MK, Begini Respons Pemerintah

Selasa, 03 Oktober 2023 | 16:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Serahkan DID, Sri Mulyani Tuntut Daerah Makin Kompetitif

Selasa, 03 Oktober 2023 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Info Pemeriksaan, DJP Sebut Nanti Ada di Akun Wajib Pajak

Selasa, 03 Oktober 2023 | 14:00 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Edukasi yang Tepat bagi Pelajar SMA untuk Membangun Kesadaran Pajak

Selasa, 03 Oktober 2023 | 13:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Mungkinkah Bagi Hasil PPN Diterapkan di Indonesia? Begini Kata OECD

Selasa, 03 Oktober 2023 | 12:15 WIB UU IBU KOTA NEGARA

Sah! 8 Fraksi di DPR Setujui Revisi UU Ibu Kota Negara