Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

PP Direvisi, Biaya Pendidikan Kedinasan Tak Masuk Anggaran Pendidikan

A+
A-
1
A+
A-
1
PP Direvisi, Biaya Pendidikan Kedinasan Tak Masuk Anggaran Pendidikan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengubah ketentuan alokasi untuk sektor pendidikan pada APBN melalui PP 18/2022 yang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 48/2008.

Sebagaimana yang sudah lama berlaku, Pasal 80 ayat (1) PP 48/2008 s.t.d.d PP 18/2022 mengatur 20% dari belanja negara pada APBN harus dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

Namun, kali ini ditegaskan bahwa pendidikan kedinasan bukan termasuk dalam alokasi anggaran pendidikan. "Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan," bunyi Pasal 80 ayat (2) PP 48/2008 s.t.d.d PP 18/2022, dikutip Jumat (13/5/2022).

Baca Juga: Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), ditegaskan pula bahwa 20% dari belanja daerah pada APBD harus dialokasikan untuk anggaran pendidikan dan digunakan untuk membiayai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah masing-masing.

Namun, pada PP terbaru diatur bahwa pemda dapat mendanai urusan pendidikan di luar kewenangannya sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangannya sudah terpenuhi.

"Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota telah terpenuhi," bunyi Pasal 81 ayat (3) PP 48/2008 s.t.d.d PP 18/2022.

Baca Juga: Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Seperti diketahui, Pasal 31 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah harus membiayainya.

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional," bunyi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. (sap)

Baca Juga: Sudah Ada PPS, Pemerintah Pilih Pangkas Target Penerimaan PPh Final
Topik : APBN, anggaran pendidikan, belanja daerah, APBD, pendidikan kedinasan, PP 18/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Plastik dan Minuman Bergula Batal Dikenai Cukai, Ini Kata DJBC

Sabtu, 18 Juni 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN KARAWANG

Siap-Siap! Karawang akan Kerek NJOP Setelah Tak Pernah Naik Sejak 2013

Jum'at, 17 Juni 2022 | 10:30 WIB
PEMERIKSAAN BPK

DJP Belum Optimal Tagih Piutang Pajak Rp20 Triliun, BPK Beri Catatan

Jum'at, 17 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Daerah, Pemda Perlu Ini

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet

Selasa, 05 Juli 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Alat Makan Hingga Kemasan Plastik Kena Cukai? DJBC: Masih Dikaji