Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

A+
A-
4
A+
A-
4
PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) sedang menyusun peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai mutual agreement procedure (MAP) yang merevisi peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 49/2019.

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menyebut PMK terbaru bakal menyesuaikan ketentuan MAP dengan Pasal 27C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta penyesuaian-penyesuaian lainnya.

"Jadi, tidak hanya menyesuaikan dengan policy baru di UU HPP saja," katanya,dikutip pada Minggu (2/10/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Pasal 27C merupakan pasal baru dalam UU KUP yang ditambahkan melalui UU HPP. Pada pasal itu, diatur bahwa MAP bisa diajukan bersamaan dengan permohonan keberatan, banding, atau pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar oleh wajib pajak dalam negeri.

Bila pelaksanaan MAP belum menghasilkan persetujuan bersama hingga putusan banding atau peninjauan kembali (PK) diucapkan, DJP dapat melanjutkan perundingan apabila materi sengketa yang diputus bukan materi yang diajukan dalam MAP.

Jika materi sengketa yang diputus ternyata materi yang diajukan MAP, DJP akan menggunakan putusan banding atau PK sebagai posisi dalam perundingan.

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

"Dalam hal putusan banding atau PK juga memutus sengketa yang diajukan MAP, perundingan tetap dapat dilanjutkan dengan mendasarkan posisi runding DJP pada putusan banding atau PK," bunyi ayat penjelas Pasal 27C ayat (4) UU KUP.

DJP pun dapat memutuskan menghentikan proses perundingan. Penghentian perundingan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan kaidah dalam negosiasi internasional, khususnya terkait dengan pelaksanaan MAP.

Sebagai informasi, wajib pajak dalam negeri berhak mengajukan pelaksanaan MAP kepada DJP jika terdapat perlakuan perpajakan oleh otoritas pajak negara mitra yang menyalahi ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Baca Juga: Sejumlah Provinsi Umumkan Upah Minimum 2023, Jakarta Naik 5,6 Persen

Contoh perlakuan pajak oleh otoritas pajak mitra yang tidak sejalan dengan P3B antara lain seperti pengenaan pajak berganda yang timbul akibat koreksi penentuan harga transfer, akibat koreksi atas keberadaan atau laba BUT, atau akibat koreksi objek PPh lainnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DJP, MAP, P3B, sengketa pajak, peraturan pajak, mutual agreement procedure, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 27 November 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kalah di WTO, Presiden Jokowi Kukuh Lanjutkan Hilirisasi Nikel

Minggu, 27 November 2022 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Terima Dana Sponsorship, DJP Jelaskan Ketentuan Pajaknya

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya