BERITA TERKINI
Aspek Perpajakan atas Jasa Sewa Kendaraan Bermotor
Simak! Perbedaan Perlakuan PPh antara WP Dalam Negeri dan Luar Negeri
Bukan 01, Kode Faktur Pajak untuk Transaksi Dalam Negeri Kini Pakai 04
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemda Punya Ruang Danai Program Prioritas
Apindo Usul Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan
DJBC Sebut de Minimis Barang Bawaan di Indonesia Termasuk Tertinggi
DPR Minta DJP Hitung Nilai Sanksi yang Dihapus Akibat Kendala Coretax
Kerek Tax Ratio ke 18%, Thailand Siapkan Reformasi Pajak Besar-besaran
Ada Buku Panduan Coretax Portal Lembaga Keuangan, Unduh di Sini
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri untuk Orang Pribadi dan Badan
Aspek Perpajakan atas Jasa Sewa Kendaraan Bermotor
Simak! Perbedaan Perlakuan PPh antara WP Dalam Negeri dan Luar Negeri
Bukan 01, Kode Faktur Pajak untuk Transaksi Dalam Negeri Kini Pakai 04
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemda Punya Ruang Danai Program Prioritas
Apindo Usul Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan
DJBC Sebut de Minimis Barang Bawaan di Indonesia Termasuk Tertinggi
DPR Minta DJP Hitung Nilai Sanksi yang Dihapus Akibat Kendala Coretax
Kerek Tax Ratio ke 18%, Thailand Siapkan Reformasi Pajak Besar-besaran
Ada Buku Panduan Coretax Portal Lembaga Keuangan, Unduh di Sini
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri untuk Orang Pribadi dan Badan
DDTC Logo

Berkaitan dengan "Mutual Agreement Procedure"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
OECD Rilis Statistik MAP 2023, Catat Adanya Penurunan KasusOECD Rilis Statistik MAP 2023, Catat Adanya Penurunan Kasus
LAPORAN OECD

OECD Rilis Statistik MAP 2023, Catat Adanya Penurunan Kasus

Berita
• 20 Nov 2024
Soal MAP PMK 172/2023, Ini Ketentuan Tindak Lanjut Persetujuan BersamaSoal MAP PMK 172/2023, Ini Ketentuan Tindak Lanjut Persetujuan Bersama
PMK 172/2023

Soal MAP PMK 172/2023, Ini Ketentuan Tindak Lanjut Persetujuan Bersama

Berita
• 12 Jan 2024
PP 50/2022 Perinci Interaksi MAP dengan Upaya Hukum Wajib PajakPP 50/2022 Perinci Interaksi MAP dengan Upaya Hukum Wajib Pajak
PP 50/2022

PP 50/2022 Perinci Interaksi MAP dengan Upaya Hukum Wajib Pajak

Berita
• 14 Des 2022
PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUPPMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Berita
• 02 Okt 2022
Ikuti Perkembangan Internasional, DJP Susun PMK Baru Soal MAPIkuti Perkembangan Internasional, DJP Susun PMK Baru Soal MAP
KEBIJAKAN PAJAK

Ikuti Perkembangan Internasional, DJP Susun PMK Baru Soal MAP

Berita
• 16 Sep 2022
Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib PajakTransformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Literasi
• 04 Agu 2021
Ini 5 Aspek yang Perlu Dipertimbangkan Wajib Pajak Sebelum Ajukan MAPIni 5 Aspek yang Perlu Dipertimbangkan Wajib Pajak Sebelum Ajukan MAP
DDTC TAX WEEK 2021

Ini 5 Aspek yang Perlu Dipertimbangkan Wajib Pajak Sebelum Ajukan MAP

Berita
• 18 Mar 2021
Selesaikan Sengketa Transfer Pricing? Ini Bisa Jadi AlternatifSelesaikan Sengketa Transfer Pricing? Ini Bisa Jadi Alternatif
DDTC TAX WEEK 2021

Selesaikan Sengketa Transfer Pricing? Ini Bisa Jadi Alternatif

Berita
• 18 Mar 2021
Sengketa Pajak Lintas Yurisdiksi Diproyeksi Naik, MAP Makin DilirikSengketa Pajak Lintas Yurisdiksi Diproyeksi Naik, MAP Makin Dilirik
DDTC TAX WEEK 2021

Sengketa Pajak Lintas Yurisdiksi Diproyeksi Naik, MAP Makin Dilirik

Berita
• 18 Mar 2021
Bagaimana Tren Hasil Permohonan MAP Secara Global? Simak DatanyaBagaimana Tren Hasil Permohonan MAP Secara Global? Simak Datanya
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

Bagaimana Tren Hasil Permohonan MAP Secara Global? Simak Datanya

Data & Alat
• 21 Feb 2021