Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

A+
A-
9
A+
A-
9
PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi merevisi ketentuan pemungutan bea keluar sebagai salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepabeanan terhadap ekspor barang yang dikenakan bea keluar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106/2022 yang mencabut PMK 214/2008 s.t.d.t.d PMK 86/2016. Perubahan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan terhadap kegiatan ekspor.

"Untuk memberikan kepastian hukum…, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemungutan bea keluar," bunyi salah satu pertimbangan PMK 106/2022, dikutip pada Rabu (29/6/2022).

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Pasal 2 PMK 106/2022 menyebut barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Namun, barang ekspor yang telah ditetapkan untuk dikenakan bea keluar tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan bea keluar apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Kriteria tersebut antara lain barang ekspor merupakan barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Lalu, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kemudian, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; atau barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Bea keluar juga dapat dikecualikan dari barang pindahan; barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, atau barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean ekspor dan/atau jumlah tertentu; barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; atau barang ekspor yang akan diimpor kembali.

Lebih lanjut, pengecualian pengenaan bea keluar terhadap barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, diberikan terhadap barang yang diekspor oleh perguruan tinggi, lembaga, atau badan yang melakukan penelitian dan/atau pengembangan.

Lalu, pengecualian bea keluar terhadap barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan diberikan dengan ketentuan hanya diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau produk baru dan tidak untuk diolah lebih lanjut, kecuali untuk penelitian dan/atau pengembangan kualitas dan harus dalam jumlah yang wajar.

Baca Juga: Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Sementara itu, pengecualian pengenaan bea keluar terhadap barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, atau barang kiriman, diberikan dengan ketentuan nilai pabean ekspor tidak melebihi Rp2,5 juta.

Dalam hal nilai pabean ekspor barang tersebut melebihi batas pengecualian pengenaan bea keluar, atas kelebihan nilai pabean ekspor akan dipungut bea keluar.

Beberapa ketentuan yang berubah di antaranya soal jangka waktu Kepala Kantor Pabean atas nama menteri memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengecualian bea keluar paling lambat 5 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap; atau keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima secara lengkap.

Baca Juga: Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Sebelumnya, durasi persetujuan atau penolakan diatur paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Direktur Jenderal secara lengkap.

Eksportir bisa mendapatkan pengecualian atas pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor dengan mengajukan permohonan melalui sistem komputer pelayanan (SKP) kepada Kepala Kantor Pabean. Di ketentuan yang lama, eksportir harus memberitahukannya secara tertulis.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan [pada 22 Juni 2022]," bunyi Pasal 26 PMK 106/2022. (rig)

Baca Juga: Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Topik : pmk 106/2022, eksportir, bea keluar, pemungutan bea keluar, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NIK Sebagai NPWP, Pemerintah Siapkan Mitigasi Kebocoran Data WP

Rabu, 10 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

NIK Sebagai NPWP Permudah DJP Awasi Wajib Pajak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:30 WIB
PMK 123/2022

Pemerintah Revisi Aturan Soal Bea Keluar CPO, Simak Perinciannya

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka