KP2KP NEGARA

Petugas Datangi Warung UMKM, Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 06 Desember 2023 | 18:39 WIB
Petugas Datangi Warung UMKM, Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Petugas KP2KP Negara mengunjungi usaha milik wajib pajak.

JEMBRANA, DDTCNews - Petugas pajak dari KP2KP Negara mendatangi sebuah toko kelontong di Desa Dangintukadaya, Jembrana, Bali beberapa waktu lalu.

Kedatangan petugas bertujuan memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Pelaksana KP2KP Negara Imelda menjelaskan kunjungan seperti ini sebenarnya sudah rutin dilakukan.

"Kunjungan rutin dilakukan kepada wajib pajak UMKM secara tatap muka one on one. Tujuannya, menjelaskan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaku UMKM," kata Imelda dilansir pajak.go.id, dikutip pada Rabu (6/12/2023).

Baca Juga:
WNA Tak Patuh Bayar Pajak di Jepang, Izin Tinggal Tetap Bakal Dicabut

Salah satu topik yang disampaikan oleh petugas adalah ketentuan soal omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Hal ini diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Imelda menjelaskan pelaku UMKM yang memilki omzet atau penghasilan kotor tidak melebihi Rp500 juta dalam setahun tidak akan dikenakan pembayaran pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif 0,5%. Kebijakan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yakni berapa pun omzetnya akan dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%.

"Kebijakan ini berlaku sejak 2022 dan apabila akumulasi omzet belum melebihi Rp500 juta, cukup dengan melakukan pelaporan SPT Tahunan sebelum 31 Maret setiap tahunnya," jelas Imelda

Baca Juga:
Youtuber Frost Diamond Ajak WP Lapor SPT Tahunan Lewat e-Filing

Selain menyampaikan kewajiban perpajakan UMKM, pelaksana KP2KP Negara juga mengimbau agar para pelaku UMKM segera melakukan pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai amanat UU HPP.

Kementerian Keuangan mencatat 59,3 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah dipadankan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi hingga akhir November 2023 lalu.

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan angka itu setara 81% dari jumlah NIK yang harus dipadankan dengan NPWP. Oleh karena itu, DJP mengimbau 12,6 juta pemilik NIK yang belum terintegrasi dengan NPWP segera melakukan pemadanan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 26 Februari 2024 | 13:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Makin Banyak Dipakai, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Secara Elektronik

Senin, 26 Februari 2024 | 13:00 WIB KP2KP SANGATTA

Banyak Pegawai Senior Tak Paham e-Filing, KP2KP Tawarkan Kelas Pajak

Senin, 26 Februari 2024 | 11:30 WIB KANANDA WIDYANTARA

Youtuber Frost Diamond Ajak WP Lapor SPT Tahunan Lewat e-Filing

BERITA PILIHAN
Senin, 26 Februari 2024 | 18:00 WIB BEA CUKAI KUDUS

Bea Cukai Musnahkan 6 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Rp 7,7 Miliar

Senin, 26 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Hibah Tanah Orang Tua, Ini Ketentuan Nilai Harta di SPT Tahunan

Senin, 26 Februari 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cek Lagi Saat Input Faktur Pajak, e-Faktur Tak Validasi NPWP Otomatis

Senin, 26 Februari 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di UU HKPD?

Senin, 26 Februari 2024 | 16:30 WIB SE-1/PJ/2024

Tata Cara Panggilan Klarifikasi atas Hasil Pemeriksaan Bukper

Senin, 26 Februari 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN JEPARA

Daftar Lengkap Tarif Baru Pajak Daerah Kabupaten Jepara, Simak di Sini

Senin, 26 Februari 2024 | 15:47 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Data Bukti Potong pada Riwayat Pemotongan Pemungutan di DJP Online

Senin, 26 Februari 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot 21/26 Punya Fitur Auth Key, Apa Itu?

Senin, 26 Februari 2024 | 15:00 WIB SE-1/PJ/2024

Pemeriksaan Bukper: Data Elektronik WP Ditangani via Forensik Digital