Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Perpanjangan Insentif PPN Rumah DTP, Download Aturannya di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
Perpanjangan Insentif PPN Rumah DTP, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperpanjang masa pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun hingga Desember 2021.

Pemerintah juga memberikan insentif PPN DTP atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Selain itu, pemerintah merilis aturan baru tentang penetapan jenis barang kena pajak (BKP) selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM.

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.4, Agustus 2021 bertajuk Extension of VAT Borne by the Government Incentives for Supplies of Landed Houses and Flats. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya
  • Perpanjangan Insentif PPN Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun DTP

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 103/PMK.010/2021, Kementerian Keuangan memperpanjang waktu pemberian insentif PPN DTP atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Beleid ini mulai berlaku sejak 30 Juli 2021 dan menggantikan PMK No.21/PMK.010/2021

  • Insentif PPN DTP atas Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran

Pemerintah resmi menerbitkan ketentuan khusus terkait dengan pemberian insentif PPN DTP atas sewa ruangan dan bangunan pada pedagang eceran. Kebijakan tersebut tertuang dalam PMK No. 102/PMK.010/2021 yang berlaku mulai 30 Juli 2021.

  • Ketentuan Baru PPnBM atas Barang Mewah Selain Kendaraan Bermotor

Pembaruan ketentuan PPnBM atas barang mewah selain kendaraan bermotor tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/PMK.03/2021. Beleid ini berlaku mulai 26 Juli 2021. Berlakunya PMK 96/2021 akan sekaligus mencabut PMK 35/2017 s.t.d.d. PMK 86/2019.

Baca Juga: Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini
  • Mekanisme Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Pajak DTP Dalam Rangka Covid-19

Menteri Keuangan merevisi mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak DTP dalam rangka penanganan Covid-19. Perubahan tersebut diatur dalam PMK No. 95/PMK.05/2021.

  • Ketentuan baru bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir nota penghitungan, SKP, dan STP.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-14/PJ/2021, otoritas pajak memperbarui bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir nota penghitungan, surat ketetapan pajak (SKP), serta surat tagihan pajak (STP). PER-14/2021 berlaku mulai 9 Juli 2021.

  • Tarif Sanksi Bunga dan Imbalan Bunga Agustus 2021

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 43/KM.10/2021, pemerintah memerinci tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode periode 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Baca Juga: Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN
  • Ketentuan Baru Batas Waktu Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Tatap Muka

Melalui Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. 17/PP/2021, Ketua Pengadilan Pajak menjelaskan pedoman ketentuan atas jangka waktu persiapan dan pelaksanaan sidang pemeriksaan secara tatap muka yang tidak dilaksanakan pada 3 Agustus sampai 10 Agustus 2021. (kaw)

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, insentif pajak, PPN rumah DTP, DDTC Fiscal Research, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 23 Mei 2022 | 11:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun

Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak