BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat lain, termasuk anggota DPR, untuk menghemat anggaran negara.
Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad berpandangan pemotongan gaji pejabat negara merupakan sinyal moral atau contoh sikap tanggung jawab pejabat. Terlebih, ketika Indonesia sedang menghadapi dampak dari ketidakpastian ekonomi global.
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (22/3/2026).
Ali menyampaikan pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR merupakan langkah simbolis yang menunjukkan kepedulian. Namun, dia juga menilai dampak kebijakan ini terhadap keuangan negara akan relatif kecil.
Menurutnya, pemerintah perlu memperluas disiplin fiskal melalui efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, yang notabene berskala lebih besar. Selain itu, pemerintah juga perlu mengendalikan setiap belanja negara.
"Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran," kata Ali.
Jika pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah itu bisa menjadi teladan bagi publik sehingga bukan sekadar kebijakan administratif. Namun, menurutnya, kebijakan itu bukan satu-satunya kebijakan ekonomi yang bisa ditempuh.
Di tengah wacana pemotongan gaji tersebut, Ali pun mengingatkan pemerintah perlu memastikan APBN tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif.
"Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," tutup Ali.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewacanakan pemotongan gaji pejabat negara karena sudah tergolong jumbo. Terlebih, Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto memiliki sedikitnya 49 menteri dan 10 pejabat setingkat menteri.
Karena masih sebatas wacana, pemerintah belum mengambil keputusan terkait pemangkasan gaji menteri dan pejabat. Namun, Purbaya mengungkapkan ada 2 aspek penting yang akan dijalankan pada 2026, yaitu meningkatkan pendapatan negara dan melakukan efisiensi anggaran.
"Ya enggak apa-apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga," ujar Purbaya. (dik)
