Review
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Perdalam Pengetahuan Dua Pilar Termasuk Pajak Global dalam Kelas Ini!

A+
A-
0
A+
A-
0
Perdalam Pengetahuan Dua Pilar Termasuk Pajak Global dalam Kelas Ini!

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Agenda pertemuan tahunan G-20 akan diselenggarakan beberapa minggu lagi di Bali. Seperti disampaikan sebelumnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, perpajakan internasional menjadi salah satu agenda prioritas sektor keuangan yang akan dibahas saat Indonesia memegang Presidensi G-20 tahun ini. Menurut Sri Mulyani, pembahasan mengenai perpajakan internasional tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga seluruh negara di dunia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu juga mengatakan bahwa Presidensi G-20 Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan soal kelanjutan kesepakatan internasional di bidang perpajakan. Salah satunya, kesepakatan yang dicapai pada presidensi sebelum Indonesia, saat para pemimpin negara G-20 setuju untuk mengimplementasikan kesepakatan pajak global mulai 2023.

Seperti diketahui, konsensus pajak global yang sedang dibahas mencakup 2 pilar. Proposal Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Rencana dalam Pilar 1 ini bukan hanya menyasar bisnis digital, tetapi juga seluruh sektor perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto global di atas EUR20 miliar dan profitability (laba sebelum pajak terhadap penghasilan bruto) di atas 10%.

Kemudian, Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), diyakini dapat mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global. Desain kebijakan GloBE dilakukan dengan menerapkan tarif efektif pajak minimum sebesar 15% yang ditinjau dari negara domisili. Apabila terdapat selisih antara pajak minimum tersebut dengan tarif pajak efektif di lokasi investasi suatu perusahaan multinasional, selisih tersebut dapat dipajaki di negara domisili.

Sedangkan kebijakan kedua dari Pilar 2, yaitu Pilar 2: Subject to Tax Rule (STTR), memungkinkan negara sumber untuk dapat memberlakukan tarif withholding tax secara penuh (tanpa reduced rate dalam P3B) apabila penerima penghasilan yang berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili.

Kemunculan 2 pilar tersebut dilatarbelakangi oleh adanya celah penghindaran pajak atas kegiatan ekonomi lintas yurisdiksi yang makin terdigitalisasi. Perkembangan model bisnis dan globalisasi yang makin terdigitalisasi membuat ketentuan pajak internasional mengenai kriteria penentuan bentuk usaha tetap (BUT) dalam tax treaty atau biasa disebut perjanjian penghindaran pajak berganda yang ada saat ini tidak memadai dan kurang relevan diterapkan.

Definisi BUT atau yang sering disebut permanent establishment (PE) ini juga menjadi bahasan yang sangat intens di tingkat global. Definisi BUT juga menjadi aspek yang penting dalam upaya pencapaian konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital di bawah koordinasi OECD.

Sebagaimana diketahui, konsep BUT tersebut sangat krusial untuk diperhatikan dikarenakan ada atau tidaknya BUT menentukan bisa atau tidaknya suatu yurisdiksi memajaki penghasilan perusahaan yang bukan wajib pajak dalam negerinya.

Untuk pembahasan selengkapnya beserta analisis praktisnya, dapatkan di kelas ADIT Exam Preparation Course - Batch 2 (Paper 1: Principles of International Taxation). Jadwal kelas ADIT Paper 1 dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting Room pada Sabtu, 19 November dan Kamis, 24 November 2022.


Simak info selengkapnya mengenai program kelas persiapan ujian ADIT di artikel berikut, Kelas Persiapan Ujian ADIT Periode Ke-2 Sudah Dibuka!

Segera daftarkan diri Anda pada link berikut:

https://academy.ddtc.co.id/adit

Membutuhkan bantuan mengenai program ini? Hubungi Hotline DDTC Academy +62812-8393-5151 (Vira), email [email protected] (Vira), atau melalui akun Instagram DDTC Academy (@ddtcacademy). (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DDTC Academy, agenda pajak, kursus pajak, ADIT, pajak internasional, P3B, tax treaty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:30 WIB
AUSTRALIA

Asosiasi Dokter Tuntut Negara Ini Segera Terapkan Pajak Gula

Selasa, 24 Januari 2023 | 12:30 WIB
BINCANG ACADEMY

Memahami Pajak Penghasilan UMKM Pasca Terbitnya PP 55/2022

Minggu, 22 Januari 2023 | 14:00 WIB
KENYA

Miliarder Dunia Makin Kaya, Oxfam Usulkan 3 Kebijakan Pajak Ini

Minggu, 22 Januari 2023 | 11:30 WIB
JEPANG

Partai Oposisi Jepang Satukan Suara Tolak Kenaikan Tarif Pajak

berita pilihan

Rabu, 01 Februari 2023 | 16:30 WIB
PP 49/2022

Catat! Cap Fasilitas PP 49/2022 Sudah Tersedia di Aplikasi e-Faktur

Rabu, 01 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Hilirisasi Mineral Jalan Terus, Jokowi Tak Gentar dengan Gugatan WTO

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:50 WIB
AGENDA PAJAK

Luncurkan e-Book Pedoman Perpajakan Indonesia, DDTC Gelar Talk Show

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

Imbau WP Segera Validasi NIK, Kantor Pajak Ini Kirim WA Blast

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:07 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Wah! DJP Telusuri Jaringan Penerbit Faktur Pajak Fiktif di Jakarta

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Jokowi Bakal Setop Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun Ini

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Selepas Natal dan Tahun Baru, Tingkat Inflasi Masih Tembus 5%

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:07 WIB
BINCANG ACADEMY

Mengejar Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah sebagai Turunan UU HKPD

Rabu, 01 Februari 2023 | 13:14 WIB
UNIVERSITAS TRILOGI

Penerapan CRM dan Teknologi Berpeluang Wujudkan Kepatuhan Kooperatif