Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Nasib Kelanjutan Kesepakatan Pajak Global, Begini Kata Kemenkeu

A+
A-
0
A+
A-
0
Nasib Kelanjutan Kesepakatan Pajak Global, Begini Kata Kemenkeu

Gedung BKF.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengungkapkan pembahasan solusi 2 pilar untuk mengatasi tantangan perpajakan internasional masih terus berjalan.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan Presidensi G-20 Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan mengenai konsensus pajak global, dari yang telah dicapai pada Presidensi Italia. Dia berharap kesepakatan pajak global itu dapat segera rampung sehingga bisa diterapkan secara efektif.

"Di Presidensi Indonesia, kita lanjutkan. Tinggal nanti apakah implementasinya tahun ini atau tahun depan, itu yang memang masih sedang dibicarakan," katanya, dikutip pada Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Febrio mengatakan pembahasan mengenai kesepakatan perpajakan global di Presidensi Italia 2021 telah memberikan hasil yang positif. Saat itu, para pemimpin negara G-20 sepakat untuk mengimplementasikan kesepakatan pajak global mulai 2023.

Beranjak ke Presidensi Indonesia 2022, negara anggota G-20 akan membahas kelanjutan kesepakatan internasional mengenai perpajakan yang mencakup 2 pilar. Proposal Pilar 1: Unified Approach telah diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Pilar 1 mengatur perusahaan multinasional dengan peredaran bruto dan keuntungan tertentu. Dalam hal ini, pilar tersebut akan dapat dikenakan pada sektor digital yang selama ini menjadi isu antara negara G-20 dan seluruh dunia.

Baca Juga: Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

Kemudian, Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), diyakini dapat mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global. Pilar tersebut akan menjadi solusi pemajakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya upaya menghindari pajak.

Tarif pajak minimum akan dikenakan pada perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan EUR750 juta atau lebih. Dengan pajak minimum, persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi bisa dihentikan.

Febrio berharap pembahasan mengenai kesepakatan perpajakan global dapat terus berlanjut meski dalam situasi ekonomi dan geopolitik yang tidak menentu. Pada saat ini, tensi geopolitik masih panas karena Amerika Serikat masih menjatuhkan sanksi tambahan kepada Rusia akibat invasi yang dilakukan negara tersebut ke Ukraina.

Baca Juga: Pajak Karbon Masih Tertunda, Kepala BKF Beri Penjelasan

"[Soal AS yang sempat mengancam tidak akan hadir pada KTT G-20 jika ada Rusia] nggak ada hubungannya [dengan pembahasan konsensus pajak]," ujarnya.

Implementasi konsensus perpajakan global tersebut dinilai akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Pada pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kesepakatan perpajakan internasional akan mempersempit ruang wajib pajak melakukan upaya penghindaran pajak, terutama setelah periode program pengungkapan sukarela (PPS).

Meski demikian, OECD baru-baru ini juga menyatakan tengah merancang proposal mengenai penundaan implementasi konsensus pajak, khususnya Pilar 1, lantaran negara-negara anggota Inclusive Framework harus menyepakati multilateral convention (MLC) untuk mengimplementasikan Pilar 2. (sap)

Baca Juga: OECD Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsensus pajak global, pajak minimum global, pajak korporasi 15%, OECD, Pilar 1, Pilar 2, BKF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 September 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga BBM Naik, Kemenkeu Perkirakan Inflasi 2022 Capai 6,6-6,8 Persen

Senin, 05 September 2022 | 16:50 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Unas Gelar Webinar Soal Pajak Minimum Global, Tertarik?

Jum'at, 02 September 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Sebut Perpajakan Hadapi Situasi Menantang Karena Komoditas

Selasa, 30 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wow! Subsidi BBM yang Dinikmati Masyarakat Mampu Tembus Rp79 Triliun

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin