Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Peran Penting Transfer Pricing Dalam Konteks Perpajakan, Seperti Apa?

A+
A-
2
A+
A-
2
Peran Penting Transfer Pricing Dalam Konteks Perpajakan, Seperti Apa?

Manager Transfer Pricing DDTC Pretty Wulandari (kiri) dan Senior Specialist Transfer Pricing DDTC Verawaty saat memberikan paparan dalam webinar bertajuk ‘Transfer Pricing: Fair Trade and Tax Consequences’, Kamis (24/9/2020)

JAKARTA, DDTCNews—Di tengah makin mudahnya transaksi lintas negara, transfer pricing atau kebijakan harga transfer dalam suatu transaksi antar perusahaan dinilai memiliki peranan yang makin penting, terutama dalam konteks perpajakan.

Manager Transfer Pricing DDTC Pretty Wulandari mengatakan praktik transfer pricing saat ini sudah makin meningkat dan kompleks. Tak sedikit stakeholder yang memiliki kepentingan terkait dengan transfer pricing ini, mulai dari pemerintah, perusahaan multinasional, hingga organisasi internasional.

"Negara punya concern untuk tidak kehilangan potensi penerimaan pajak akibat perdagangan internasional dan transaksi lintas batas yurisdiksi," katanya dalam webinar bertajuk ‘Transfer Pricing: Fair Trade and Tax Consequences’, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Dalam webinar yang diselenggarakan Tax Center FEB Universitas Trunojoyo Madura itu, Pretty menuturkan otoritas pajak dari berbagai negara berupaya tetap menjaga basis pajaknya dengan mencegah potensi tax avoidance atau tax evasion.

Berbeda dengan pemerintah, perusahaan multinasional memiliki kepentingan untuk dapat mengoptimalkan laba yang didapatkan dari operasi perusahaan multinasional baik secara grup maupun secara entitas.

Untuk itu, setiap perusahaan multinasional melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi biaya dan memaksimalkan laba melalui beberapa langkah efisiensi, termasuk efisiensi beban pajak.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

"Pada dasarnya, perusahaan multinasional dapat melakukan tax planning, yaitu bagaimana entitas tetap membayar pajak sesuai ketentuan tapi secara grup tetap mampu mengoptimalkan labanya," ujar Pretty.

Namun demikian, transfer pricing dalam hal perpajakan seringkali dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Hal ini disebabkan mekanisme transaksi antarpihak terafiliasi dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk secara sengaja menggerus penghasilan kena pajak melalui transaksi-transaksi afiliasi lintas batas negara.

Merujuk pada United Nations (UN) Transfer Pricing Manual, transfer pricing sesungguhnya memiliki definisi yang netral. UN Transfer Pricing Manual mendefinisikan transfer pricing sebagai penetapan harga atas transaksi yang melibatkan pihak yang terafiliasi.

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Dengan kata lain, transfer pricing tidak selalu terkait dengan praktik tax avoidance sepanjang transaksi antarentitas yang terafiliasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

"Bagaimana taxable income di akhir itu bisa sekecil mungkin, ini yang seharusnya tidak dibenarkan dalam hal perpajakan. Ini yang menimbulkan konotasi negatif dalam transfer pricing," tutur Pretty.

Dalam perkembangannya, organisasi internasional seperti UN dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) makin aktif dalam menciptakan suatu panduan atau soft law mengenai transfer pricing.

Baca Juga: Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Soft law mengenai transfer pricing muncul disebabkan operasi perusahaan multinasional yang makin mengglobal. Selain itu, isu mengenai penggerusan basis pajak di dalam transfer pricing itu juga ikut mendorong kemunculan soft law tersebut.

Panduan yang dibuat oleh organisasi internasional juga telah diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/2016 yang mengadopsi panduan dari OECD.

"Ketentuan mengenai transfer pricing antarpihak yang terafiliasi sudah semakin detail dan diarahkan untuk bagaimana melakukan transaksi dengan pihak afiliasi secara wajar," kata Pretty.

Baca Juga: Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Sementara itu, Senior Specialist Transfer Pricing DDTC Verawaty mengatakan kewajiban perusahaan multinasional untuk menyusun dokumentasi transfer pricing tidak perlu dipandang sebagai beban.

Meski penyusunan dokumentasi transfer pricing atau TPDocs memerlukan waktu yang panjang dan effort yang besar, wajib pajak sesungguhnya diuntungkan dengan kewajiban penyusunan TPDocs tersebut.

"Sebenarnya dokumentasi transfer pricing bisa menjadi amunisi atau preparation untuk dapat menjelaskan secara tepat dan detail mengenai bisnis wajib pajak sehingga otoritas dapat lebih memahami bisnis wajib pajak secara komprehensif. Dengan ini sengketa transfer pricing dapat diminimalkan," ujar Verawaty. (rig)

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Topik : transfer pricing, kebijakan pajak, webinar, perusahaan multinasional, penghindaran pajak, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 16:00 WIB
FILIPINA

Presiden Terbitkan Aturan Baru Soal Pajak Judi Online

Jum'at, 24 September 2021 | 15:30 WIB
RUU KUP

Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Jum'at, 24 September 2021 | 14:09 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Menteri PANRB: WFO Diprioritaskan Bagi ASN yang Sudah Divaksin

Jum'at, 24 September 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji