Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Penunjukan Pihak Lain Jadi Pemungut Pajak, Pemerintah Diminta Selektif

A+
A-
2
A+
A-
2
Penunjukan Pihak Lain Jadi Pemungut Pajak, Pemerintah Diminta Selektif

Mantan Dirjen Pajak sekaligus Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Anshari Ritonga. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Dirjen Pajak sekaligus Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Anshari Ritonga menilai penunjukan pihak lain selaku pemungut atau pemotong PPh, PPN, dan PTE perlu dibatasi.

Dalam rapat dengan pendapat umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR, Anshari mengatakan ketentuan baru perlu dikhususkan untuk memungut atau memotong pajak dari transaksi elektronik yang selama ini menemui kendala pemungutan/pemotongan.

Selain itu, menurut dia, penunjukan perlu dilakukan secara selektif mengingat pihak lain adalah pihak ketiga. Mereka, sambungnya, bukan pihak yang terlibat langsung sebagai penjual dan pembeli.

Baca Juga: Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

"Penunjukan pihak ketiga ini harus hati-hati karena ini menyangkut Pasal 13 ayat (3) huruf b [UU KUP]," ujar Anshari, Selasa (6/7/2021).

Pasal 13 ayat (3) huruf b UU KUP mengatur tentang sanksi administrasi sebesar 100% atas PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor oleh wajib pajak.

"Menunjuk pihak ketiga ini tolong agak hati-hati. Agak selektif. Jangan berkembang ke mana-mana," ujar Anshari.

Baca Juga: Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Seperti diberitakan sebelumnya, penunjukan pihak lagi sabagai pemungut pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak transaksi elektronik (PTE) merupakan salah satu usulan pemerintah dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Usulan ketentuan tersebut untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang makin terdigitalisasi. Pemerintah ingin menunjuk pihak lain seperti penyedia sarana transaksi elektronik untuk memotong atau memungut pajak atas transaksi tersebut. Simak ‘Pihak Lain Bisa Jadi Pemungut PPh, PPN, dan PTE? Ini Kata Dirjen Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS
Topik : revisi UU KUP, PPh, PPN, PTE, pihak lain

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang

Selasa, 25 Januari 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sektor Penerima Insentif Pajak 2022 Masih Digodok, Ini Kisi-Kisinya

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia