KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB
Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Ilustrasi.

TANJUNG REDEB, DDTCNews – Tim dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb melakukan kunjungan kerja (visit) ke alamat pengusaha konstruksi yang masuk dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) pada 20 Maret 2024.

Asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Tanjung Redeb Irvan Ugaharisto Selladepa mengatakan edukasi yang diberikan kepada wajib pajak seputar tata cara pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21, serta kewajiban perpajakan wajib pajak badan.

“Jadi, PPh Badan ini ada dua jenis. Pertama, PPh Badan berdasarkan PP 23/2018. Kedua, PPh Badan tidak final sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Kamis (23/5/2024).

Baca Juga:
Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Irvan juga menjelaskan terkait dengan hak perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak badan yaitu hak mengajukan restitusi, hak mendapat perlindungan kerahasiaan data.

Kemudian, hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak, hak mendapat fasilitas pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), dan hak memperoleh insentif perpajakan.

“Yang pasti, kewajiban pelaporan SPT Tahunan Badan wajib dilakukan sebelum 30 April setiap tahun selagi NPWP Badan berstatus aktif,” tutur Irvan.

Baca Juga:
Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Dia juga mengingatkan terkait dengan sanksi yang bakal diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Untuk SPT Tahunan misalnya, wajib pajak yang telat atau tidak melaporkan SPT bakal dikenai sanksi berupa denda.

Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan untuk orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC