Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Pengusaha Bisa Ikuti PPS di Sisa Waktu, Apindo: Pajak Itu Bukan Beban

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Bisa Ikuti PPS di Sisa Waktu, Apindo: Pajak Itu Bukan Beban

Ilustrasi.

SURAKARTA, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II menggelar sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS). Kegiatan yang digelar secara tatap muka ini mengundang peserta dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surakarta. Total, ada 47 pengusaha yang hadir.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengapresiasi kehadiran para pengusaha untuk hadir dalam acara sosialisasi. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada pengusaha yang sudah bersedia mengungkapkan hartanya melalui PPS.

Hingga akhir April 2022, tercatat sudah ada 1.431 wajib di Jawa Tengah yang mengikuti PPS dengan total setoran PPh final mencapai Rp164,64 miliar. Sementara total harta bersih yang diungkapkan oleh wajib pajak mencapai Rp1,6 triliun.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Ketua Apindo Surakarta Iwan Kurniawan Lukminto kemudian mengajak para anggotanya untuk memanfaatkan momentum PPS.

"Pajak itu bukan beban. Saya ingin mengajak para anggota Apindo, kalau ada harta yang belum dilaporkan, tolong dilaporkan. Mumpung ada program PPS," kata Iwan, dilansir pajak.go.id, Sabtu (14/5/2022).

Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II Timon Pieter mengingatkan bahwa PPS menjadi kesempatan emas bagi WP untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Dia mengatakan bahwa DJP memiliki banyak data mengenai harta wajib pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Menurutnya, kebanyakan data tersebut berupa harta yang diperoleh pada periode 2016-2020 dan cocok dilaporkan dalam PPS kebijakan II.

"Masih terdapat peserta tax amnesty yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat tax amnesty kemarin. Apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh final (PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200%," kata Timon.

Selain itu, ujar dia, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 sampai dengan 2020.

Baca Juga: Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Timon juga mengingatkan bahwa kerja sama internasional dalam bidang perpajakan makin erat sejak tahun 2016. Selain Automatic Exchange of Information (AEOI), negara G-20 juga menyepakati Global Taxation Principle yang membuat warga negara di negara manapun makin sulit untuk menghindari pajak.

"Peluang DJP menemukan harta yang tidak dilaporkan juga sudah makin besar karena implementasi pertukaran data seperti melalui AEoI," ungkap Timon.

Dia mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dengan benar di SPT Tahunan untuk dapat mengikuti PPS. Menurutnya, keikutsertaan PPS agar menghindarkan wajib pajak dari sanksi yang lebih besar.

Baca Juga: Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

"DJP berharap kesempatan ini bisa digunakan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Program ini adalah program yang memberikan kesempatan untuk mengungkap secara sukarela agar kepatuhan menjadi makin tertib, makin baik," kata Timon. (sap)

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dirjen Pajak Ajak Lagi WP Ungkap Hartanya Lewat PPS Sebelum Terlambat

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Ditjen Pajak Kumpulkan PPh Final Rp9 Triliun dari WP yang Ikut PPS

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus