Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pengadilan Tolak Penundaan Sidang Kasus Pajak Anak Najib Razak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengadilan Tolak Penundaan Sidang Kasus Pajak Anak Najib Razak

Mohd Nazifuddin Najib. (foto: The Star)

KUALA LUMPUR, DDTCNews—Pengadilan Tinggi menolak permohonan penundaan persidangan yang diajukan Mohd Nazifuddin Najib—anak mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak—atas kasus pengempalangan pajak senilai RM37,6 juta.

Hal itu disampaikan oleh Kuasa hukum Nazifuddin, Muhammad Farhan Muhammad Shafee. Menurut Farhan, jadwal sidang dengan otoritas pajak Malaysia (Inland Revenue Board of Malaysia/IRB) akan tetap digelar 28 April 2020.

"Pengadilan menolak permohonan (penundaan) dengan alasan bahwa tidak ada keadaan khusus yang bisa menjadi dasar penundaan proses yang berjalan saat ini," katanya di Kuala Lumpur, Senin (2/3/2020).

Baca Juga: Asosiasi Taman Hiburan Minta Pembebasan Pajak

Farhan mengatakan kliennya belum memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut. Farhan akan menunggu ringkasan keputusan itu lebih dulu, sebelum memutuskan tindakan selanjutnya.

IRB sebelumnya menggugat Nazifuddin karena dianggap mengemplang pajak RM37,6 juta atau sekitar Rp127,21 miliar. Pada 24 Juli 2019, IRB juga mulai memanggil dan meminta Nazifuddin membayar semua tagihan pajaknya.

Menurut IRB, Nazifuddin menunggak pajak setiap tahun dari terdiri dari 2011 hingga 2017. Pada 11 tercatat sebesar RM1,5 juta. Kemudian tahun-tahun berikutnya RM5,7 juta, RM5,4 juta, RM3,7 juta, RM1,7 juta, RM2,2 juta, dan RM12 juta.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Pemerintah menilai Nazifuddin tak bisa membayar pajak tersebut setelah tenggat 30 hari, sehingga menurut bagian 103 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1967 dikenai denda tambahan 10%.

Dilansir dari Malaymail, Nazifuddin juga gagal menyelesaikan tagihan pajaknya dalam 60 hari, sehingga ada tambahan denda lagi sebesar 5%.

Pemerintah menyatakan bisa terus menambah tunggakan pajak Nazifuddin sebesar 5% per tahun sepanjang proses persidangan berjalan, dan biaya lain yang dibolehkan pengadilan.

Baca Juga: Sengketa Transaksi Penjualan Semen yang Belum Dilaporkan dalam SPT

Selain Nazifuddin, sang ayah Najib Razak juga mengalami masalah serupa. Pengadilan Tinggi memutuskan menolak permohonan Najib untuk menunda persidangan atas dugaan pengemplangan pajak senilai RM1,69 miliar, Jumat pekan lalu. (rig)

Topik : pengadilan pajak, kasus pajak, pengemplang pajak, malaysia, najib razak, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:56 WIB
PRANCIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:28 WIB
BOSNIA-HERZEGOVINA
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF