KABUPATEN BADUNG

Penagihan Pajak Digencarkan, Pemda Kejar Tunggakan Lama

Redaksi DDTCNews | Senin, 31 Mei 2021 | 12:30 WIB
Penagihan Pajak Digencarkan, Pemda Kejar Tunggakan Lama

Ilustrasi.

BADUNG, DDTCNews – Pemkab Badung, Bali akan fokus melakukan penagihan aktif atas piutang pajak sebagai bagian dari rencana rasionalisasi APBD 2021.

Kepala Bappenda I Made Sutama mengatakan akan mengoptimalkan penagihan pajak, terutama dari beberapa jenis pajak untuk mengamankan penerimaan seperti pajak berbasis properti, pajak hotel, dan pajak restoran.

"Kami akan kejar tunggakan-tunggakan lama. Misalnya, untuk BPHTB ((Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)," katanya, dikutip pada Senin (31/5/2021).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Sutama memperkirakan tambahan penerimaan dari penagihan piutang pajak bisa mencapai ratusan miliar. Untuk piutang pajak dari pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) saja sekitar Rp600 miliar.

Menurutnya, besarnya piutang PBB-P2 yang belum tertagih disebabkan pemkab belum melakukan tindak lanjut atas limpahan kewenangan memungut pajak dari pusat ke daerah. Untuk itu, pemkab akan aktif dalam melakukan penagihan pajak.

Fokus penagihan juga menyasar pelaku usaha hotel dan restoran. Namun demikian, pemkab akan melakukan pemetaan terlebih dahulu, terutama sektor bisnis yang sudah mulai pulih dari tekanan pandemi Covid-19 sebelum penagihan dilakukan.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

"Kita harus realistis juga. Tapi, untuk PHR kan sekarang sudah mulai menggeliat di Badung. Di kawasan Canggu juga sudah mulai membaik. Kami akan kejar nanti dari PHR, tentu dengan pola mengedepankan kemanusiaan," tutur Sutama.

Dia menambahkan rasionalisasi APBD pada tahun ini akan menurunkan target PAD dari Rp3,8 triliun menjadi Rp2,9 triliun. Meski begitu, upaya optimalisasi penerimaan tetap diperlukan untuk dapat mengejar target PAD baru.

"Kita tentu akan ikut instruksi Bupati. Sekarang sedang dibahas pola penggenjotannya. Karena situasi pandemi ini, tetap kita harus pahami wajib pajak. Ini kan instruksi yang memberikan rambu-rambu menggali dengan maksimal," ujarnya seperti dilansir nusabali.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

01 Juni 2021 | 09:09 WIB

Dengan digencarkan penagihan pajak ini dapat meningkatkan PAD

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024