Pemprov Diminta Kurangi Ketergantungan pada Pajak Kendaraan

SEMARANG, DDTCNews – Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Sriyanto Saputro meminta pemerintah memperluas basis pendapatan daerah agar tidak bergantung pada setoran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sriyanto mengatakan pemprov perlu mencari sumber penerimaan alternatif selain PKB yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Menurutnya, pencarian sumber penerimaan alternatif perlu modal kerja sama yang kuat beberapa BUMD.

"Perlu ada sinergitas antar-BUMD untuk mendongkrak pencapaian pendapatan daerah selain dari pajak kendaraan bermotor," katanya, dikutip pada Selasa (13/4/2021).

Sriyanto menjelaskan salah satu sinergi yang bisa dilakukan perusahaan pelat merah daerah adalah pada bidang pariwisata dan perbankan. Pada sektor pariwisata, sinergi antara Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) dan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) mengembangkan potensi pariwisata Jateng.

Selanjutnya, anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan sinergi bisa dilakukan antara BPR BKK dan Bank Jateng pada sektor layanan perbankan. Kedua entitas bisnis tersebut disarankan menjadi holding usaha untuk memperkuat BUMD perbankan Jateng.

"Komisi C serius mendorong BUMD terus berinovasi supaya dapat meraup keuntungan untuk membantu pendapatan daerah, tentunya dengan cara terukur dan proporsional," jelasnya.

Jarot Mulyawan dari Biro Perekonomian Setdaprov mendukung inisiatif anggota Komisi C DPRD untuk meningkatkan pendapatan daerah dan tidak bergantung pada penerimaan PKB. Selain itu, BUMD Jateng tidak hanya diminta meningkatkan koordinasi, tapi juga dituntut kreatif dalam menjalankan usaha pada masa pandemi Covid-19.

"Dengan koordinasi maka ruang gerak dan kinerja BUMD akan terbantu pada 2021. Selanjutnya, BUMD juga harus kreatif dan inovatif pada saat pandemi ini," imbuhnya, seperti dilansir laman resmi DPRD Jateng. (kaw)