Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 17:26 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:55 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 08 April 2021 | 17:59 WIB
CUKAI (8)
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Pusat Kini Dapat Ubah Tarif Pajak Daerah dengan Perpres

A+
A-
3
A+
A-
3
Pemerintah Pusat Kini Dapat Ubah Tarif Pajak Daerah dengan Perpres

Tampilan awal salinan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/2021. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pemda seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/2021.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 10/2021, penyesuaian tarif pajak oleh pemerintah pusat ini dapat dilakukan sesuai dengan program prioritas nasional. Adapun PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

"Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 ayat (2) PP 10/2021, dikutip Senin (22/2/2021).

Baca Juga: Kabupaten Ini akan Bebaskan Investor dari Pajak Daerah 2 Tahun

Bila disesuaikan, pemerintah cukup menetapkan tarif baru melalui peraturan presiden (Perpres) yang paling sedikit mengatur PSN yang mendapatkan penyesuaian tarif, jenis pajak dan retribusi yang disesuaikan, besar penyesuaian tarif, mulai berlaku serta jangka waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

Bila sudah ditetapkan, pemda wajib melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Tarif pajak dan retribusi daerah pada peraturan daerah dapat kembali berlaku setelah jangka waktu yang ditetapkan pada perpres sudah berakhir.

Menteri atau pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas PSN tersebut harus mengajukan usulan penyesuaian tarif kepada menteri keuangan. Perpres akan dipantau pelaksanaannya oleh Kemendagri, kementerian teknis, dan gubernur. Hasil pemantauan harus disampaikan kepada menteri keuangan.

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Kendaraan, Pemprov Incar Kendaraan BDU

Usulan akan direviu oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan penerimaan pajak dan retribusi suatu daerah dalam 5 tahun terakhir, dampak penyesuaian terhadap fiskal nasional dan daerah, urgensi penetapan tarif, kapasitas fiskal daerah, dan insentif yang sebelumnya telah diterima PSN yang dimaksud.

Dalam proses reviu tersebut, menteri keuangan akan melibatkan kemendagri, kementerian atau lembaga teknis terkait, hingga pemda. Bila diterima, menteri keuangan akan mengeluarkan rekomendasi penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah atas PSN. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi menteri penanggung jawab PSN untuk mengajukan usulan perpres.

Untuk diketahui, program-program yang dikategorikan sebagai PSN telah diperinci dalam Perpres 3/2016 s.t.d.t.d Perpres 109/2020. Pada lampiran perpres tersebut, diperinci 201 PSN dan 10 program strategis nasional. (rig)

Baca Juga: IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

Topik : PP 10/2021, pajak daerah, retribusi daerah, penyesuaian tarif pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 14:03 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 08 April 2021 | 11:45 WIB
KOTA SEMARANG
Kamis, 08 April 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 10 April 2021 | 12:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 10 April 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK