Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Disarankan Terapkan Pajak Kekayaan Satu Kali

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Disarankan Terapkan Pajak Kekayaan Satu Kali

Salah satu sudut jalan di London, Inggris. Ketua Komite Keuangan Parlemen Inggris Mel Stride mengatakan opsi pajak kekayaan satu kali merupakan pilihan terbaik untuk menggenjot penerimaan negara dalam waktu singkat. (Foto: en.wikipedia.org)

LONDON, DDTCNews - Menerapkan kebijakan pajak kekayaan yang hanya dipungut satu kali disebut sebagai solusi untuk menambal keuangan negara selama pandemi Covid-19.

Ketua Komite Keuangan Parlemen Inggris Mel Stride mengatakan opsi pajak kekayaan satu kali merupakan pilihan terbaik untuk menggenjot penerimaan negara dalam waktu singkat. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah diterapkan negara lain seperti Prancis dan Swiss.

"Saya pikir akan lebih menjanjikan dalam upaya meningkatkan lebih banyak penerimaan pajak secara efektif adalah dengan pajak kekayaan satu kali," katanya di London, seperti dikutip Senin (16/2/2021).

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Stride menyebutkan memungut pajak kekayaan satu kali merupakan pilihan lebih baik ketimbang memperkenalkan pajak kekayaan yang dipungut rutin setiap tahun.

Dia menyatakan pajak kekayaan satu kali akan membantu pemerintah untuk menutup defisit dalam anggaran yang disebabkan besarnya belanja penanggulangan pandemi Covid-19.

Namun demikian, opsi pajak kekayaan satu kali diklaim media Inggris tidak akan dilakukan oleh Menkeu Rishi Sunak. Pasalnya, kebijakan meningkatkan pungutan pajak akan bertentangan dengan ideologi Partai Konservatif.

Baca Juga: Kebutuhan Insentif Pajak Berubah Saat Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya

Adapun gelontoran belanja darurat Covid-19 dan pemotongan pajak diperkirakan sudah menelan biaya lebih dari £280 miliar pada tahun anggaran 2020/2021.

"Sekarang sudah mendekati akhir dari tanda tanya yang muncul rencana kebijakan yang lebih baik dari menerapkan pajak kekayaan tahunan," terang Stride.

Keputusan arah kebijakan pajak untuk pemulihan anggaran negara 2021/2022 baru akan diumumkan pada 3 Maret 2021. Komite Keuangan Parlemen sudah mendesak pemerintah untuk model pemulihan ekonomi dengan mencabut kebijakan karantina wilayah atau lockdown.

Baca Juga: PPKM Diasumsikan Usai, Target Penerimaan Pajak 2022 Naik 34%

Seperti dilansir arabnews.com, PM Boris Johnson pekan ini akan menentukan seberapa cepat Inggris mencabut lockdown. Data Kemenkes Inggris menunjukan angka masyarakat yang terpapar dan angka kematian akibat Covid-19 masih terlalu tinggi sampai dengan Februari 2021. (Bsi)

Topik : pajak kekayaan, Inggris, dipungut sekali, pandemi Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’