Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Bidik Biaya Logistik RI Bisa Hemat Rp1,5 Triliun/Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Bidik Biaya Logistik RI Bisa Hemat Rp1,5 Triliun/Tahun

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah resmi mengimplementasikan ekosistem logistik nasional (national logistic ecosystem/NLE) sebagai upaya memperlancar lalu lintas barang, sekaligus menghemat ongkos logistik.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan ekosistem logistik nasional adalah sistem yang mengintegrasikan semua tahapan dalam proses logistik nasional. Nanti, INSW masuk dalam sistem ekosistem logistik nasional.

"INSW adalah satu badan di bawah Kemenkeu yang tugasnya meng-create satu sistem yang nanti bisa dipakai oleh baik internal, pelaku ekspor-impor, dan kementerian/lembaga lain,” katanya, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Heru mengatakan sistem ekosistem logistik nasional akan mengolaborasikan sistem-sistem lain yang selama ini ada. Dengan kolaborasi ini, proses pengajuan izin hingga pemeriksaan barang menjadi lebih efisien karena tidak ada duplikasi.

Penerapan ekosistem logistik nasional diperkirakan mampu menghemat ongkos logistik sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Hal ini bisa terwujud lantaran ekosistem logistik nasional memiliki sejumlah kelebihan.

Kelebihan tersebut di antaranya proses penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran peti kemas (SP2) kini berjalan secara online 7x24 jam. Kemudian, pemesanan truk sudah bisa online dan proses inspeksi bersama.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Selain itu, tahapan pengangkutan dan bongkar-muat barang yang sebelumnya terdapat duplikasi dokumen pada 7 instansi, kini cukup melakukan pemberitahuan tunggal melalui single submission.

Pemerintah juga memperkirakan ekosistem logistik nasional akan menekan biaya logistik hingga 17% terhadap PDB dari saat ini sekitar 23,5%. Adapun biaya logistic Malaysia saat ini sebesar 13% terhadap PDB.

Pelabuhan yang saat ini menerapkan ekosistem logistik nasional yakni Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Ke depan, jumlahnya akan terus ditambah.

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Ekosistem logistik nasional juga akan terus disempurnakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020, demi mendorong pemulihan ekonomi nasional. (rig)

Topik : ekosistem logistik nasional, biaya logistik, pelabuhan, bandara, dirjen bea cukai, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 14:09 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Menteri PANRB: WFO Diprioritaskan Bagi ASN yang Sudah Divaksin

Jum'at, 24 September 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

Jum'at, 24 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji