Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Pemerintah Bakal Salurkan Bansos Rp400 M untuk Lansia dan Anak Yatim

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Bakal Salurkan Bansos Rp400 M untuk Lansia dan Anak Yatim

Ilustrasi. Petugas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seorang lansia di Kantor Pos Malang, Jawa Timur, Kamis (8/9/2022). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp400 miliar untuk disalurkan sebagai bansos kepada anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia (lansia).

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bansos akan disalurkan kepada 946.863 yatim piatu mulai Desember 2022.

"Itu [anggaran] akan kami gunakan pada bulan Desember. Kami akan menyerahkan kepada kurang lebih targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak 200.000 per bulan," katanya, Jumat (16/9/2022).

Baca Juga: Ada Kenaikan Harga BBM, Realisasi Belanja K/L Turun 9,5 Persen

Kemensos juga akan menyalurkan bansos senilai Rp21.000 per hari kepada para lansia tunggal berusia di atas 80 tahun dan penyandang disabilitas. Lansia tunggal adalah lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga.

Bansos akan disalurkan kepada 334.011 lansia tunggal dan 98.934 penyandang disabilitas. Bansos ini akan diberikan untuk 31 hari sehingga totalnya mencapai Rp651.000.

"Uangnya bisa dititipkan ke Pak RT atau Pak RW untuk setiap hari mereka memberikan makanan untuk lansia yang mereka sudah tidak berdaya dan tidak ada keluarganya," ujar Risma.

Baca Juga: Topang Penerimaan, Sri Mulyani: PPN Produk Digital Bakal Makin Penting

Tambahan informasi, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) pada bulan ini sebagai respons atas kenaikan harga BBM dan inflasi.

BLT pengalihan subsidi BBM akan dikucurkan kepada 20,65 juta KPM dengan nominal Rp600.000. BLT akan dibayar 2 kali pada September dan Desember 2022 masing-masing senilai Rp300.000. Total anggaran untuk penyaluran BLT ini mencapai Rp12,4 triliun.

Sementara itu, BSU akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan. BSU yang disalurkan juga senilai Rp600.000. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran BSU mencapai Rp9,6 triliun.

Baca Juga: Terjerat Kasus Tindak Pidana Pajak, 2 Truk Milik Korporasi Disita DJP

Pemerintah juga mewajibkan pemda untuk menyalurkan subsidi transportasi angkutan umum dan memberikan bansos tambahan memakai 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Ketentuan teknis penyaluran bansos oleh pemda telah diatur dalam PMK 134/2022.

Merujuk pada PMK tersebut, pemda sudah harus menganggarkan belanja bansos kepada UMKM, nelayan, dan ojek serta subsidi transportasi umum paling lambat pada 15 September 2022. (rig)

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Revisi Daftar Barang Impor yang Dapat Fasilitas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemensos, bansos, APBN 2022, mensos risma, anggaran pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 November 2022 | 16:00 WIB
YUNANI

Danai Subsidi, Yunani Kenakan Windfall Tax dengan Tarif 60%

Senin, 21 November 2022 | 12:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Beri Warning Potensi Kenaikan Harga Pangan di Akhir Tahun

Senin, 21 November 2022 | 11:30 WIB
TAIWAN

Taiwan Naikkan Insentif Kredit Pajak Demi Dukung Riset Teknologi

Minggu, 20 November 2022 | 20:57 WIB
SURVEI POLLING INSTITUTE

Layanan Pajak Dipandang Sudah Baik, Begini Hasil Surveinya

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP