Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pemerintah Bakal Perkenalkan Beberapa Pajak Baru Tahun Depan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Bakal Perkenalkan Beberapa Pajak Baru Tahun Depan

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (Foto: Philstar)

MANILA, DDTCNews—Presiden Filipina Rodrigo Duterte bakal memperkenalkan beberapa pajak baru pada 2021 sebagai upaya untuk menutup biaya stimulus yang dikeluarkan dalam menghadapi pandemi virus Corona.

Asisten Menteri Keuangan Teresa Habitan mengatakan pengenaan pajak baru tersebut diharapkan mampu mengimbangi sebagian biaya yang harus digelontorkan pemerintah untuk menstimulasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi virus Corona.

Beberapa pajak baru yang diusulkan yakni pajak pertambahan nilai (PPN) ekonomi digital, pajak minuman berpemanis tinggi, serta pungutan pada junk food, terutama yang memiliki kadar lemak dan garam tinggi.

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

“Kami juga ingin mengembalikan pertumbuhan [penerimaan negara] dengan defisit yang berkelanjutan sehingga tidak merusak kelaikan kredit negara secara keseluruhan," katanya, Selasa (26/5/2020).

Proposal pajak baru tersebut termuat dalam draft presentasi Program Pemulihan Filipina pada tanggal 14 Mei. Proposal tersebut merupakan bagian dari keseluruhan rencana pemulihan dan ketahanan ekonomi pasca-pandemi.

Presentasi mencatat bahwa pemerintah ingin "menggunakan krisis sebagai peluang untuk melakukan reformasi struktural", lantaran pendapatan negara diperkirakan akan jatuh karena kurangnya kegiatan ekonomi tahun ini.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Dokumen tersebut juga telah memuat beberapa saran dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, PPN ekonomi digital yang akan mengincar Netflix dan Amazon. Usulan tersebut pertama kali dilontarkan oleh anggota parlemen Joey Salceda.

Pemerintah memproyeksikan pajak baru akan mendatangkan penerimaan P15 miliar pada tahun pertama, yang diikuti P16,6 miliar pada tahun kedua, serta P18,4 miliar pada tahun ketiga, atau saat masa jabatan Presiden Duterte berakhir.

Pungutan pajak baru lainnya, cukai atas makanan yang mengandung lemak trans dan garam tinggi, juga telah didukung oleh Pusat Penelitian Pajak Nasional di bawah Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

Pemerintah Filipina berencana mengenakan tarif cukai junk food sebesar 8%. Dengan tarif tersebut, pemerintah memperkirakan potensi penerimaan yang didapat sekitar P800 juta-P1 miliar dalam tiga tahun ke depan atau 2023.

Pengenaan pajak minuman manis direncanakan dengan tarif 6%, yang diproyeksikan menambah penerimaan negara P2,9 miliar pada 2021, sebelum naik menjadi P6,4 miliar pada 2022 dan P10,7 miliar pada 2023.

Pemerintah juga mengantongi dukungan mengenakan pajak pada pengguna kendaraan bermotor yang lebih tinggi. Potensi penerimaan yang ditargetkan dari pajak itu yakni P10,8 miliar pada 2021, menjadi P25,8 miliar pada 2022, dan P38,2 miliar pada 2023.

Baca Juga: DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit

Ada pula rencana "perbaikan administrasi pajak" atau "menyelaraskan" pajak pada operator game di luar negeri sehingga mampu mendatangkan penerimaan P5,8 miliar tahun depan, P6,2 miliar pada tahun berikutnya dan P6,6 miliar pada tahun 2023.

Dengan uraian tersebut, Duterte sedang mengincar tambahan pendapatan sebesar P35,3 miliar (Rp10,3 triliun) pada tahun 2021, lalu menjadi P55,9 miliar (Rp16,3 triliun) pada 2022, dan P74,9 miliar (Rp21,8 triliun) pada 2023.

Tambahan pendapatan tersebut akan digunakan untuk menutup sebagian biaya dari Undang-undang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan, yang menjadi versi amandemen dari Pajak Penghasilan Perusahaan dan Undang-Undang Rasionalisasi Insentif.

Baca Juga: Dirjen Pajak: Masa Insentif Kemungkinan Diperpanjang Hingga Desember

Kebijakan itu memberikan potongan pajak penghasilan (PPh) Badan hingga 25% secara instan jika disahkan Juli tahun ini. Pemerintah berharap RUU mampu mendukung investasi swasta dan membantu perekonomian pulih dari pandemi.

Biaya insentif pada RUU tersebut diperkirakan mencapai P41,96 miliar (Rp12,25 triliun) pada 2020, lalu P95,03 miliar (Rp27,74 triliun) pada 2021, dan menjadi P103 miliar (Rp30 triliun) pada 2022.

Semua proposal pajak saat ini masih dalam studi, sebelum diajukan kepada Kongres. “Kami ingin melihat tren penurunan rasio defisit, dan agar rasio utang tidak naik terlalu banyak,” kata Habitan dilansir dari Philstar. (rig)

Baca Juga: Penerima Insentif UMKM Rendah, Kemenkop: Perlu Pendampingan Fiskus
Topik : pajak internasional, filipina, insentif pajak, pajak baru, pandemi corona
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:48 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA