Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Pemda Perlu Ukur Potensi Pajak Daerah Sebelum Patok Target Penerimaan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemda Perlu Ukur Potensi Pajak Daerah Sebelum Patok Target Penerimaan

Partner of Fiscal Research & Advisory B.Bawono Kristiaji dalam Webinar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah daerah (pemda) perlu menyusun strategi yang jitu untuk menyukseskan pembenahan sistem pajak daerah yang diusung UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Partner of Fiscal Research & Advisory B.Bawono Kristiaji menyampaikan pemda perlu memastikan penganggaran penerimaan pajak daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi makroekonomi terkini. Tak cuma itu, analisis potensi pajak dan retribusi daerah juga perlu menjadi ihwal yang perlu diperhatikan oleh pemda dalam menetapkan target penerimaan pajak. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU HKPD.

Bawono menerangkan kondisi makroekonomi daerah meliputi banyak aspek. Aspek itu di antaranya struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi, hingga daya saing daerah.

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon PBB Diadakan, Berlaku Sampai Desember 2022

Aspek tersebut, sambung Bawono, selanjutnya perlu diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan makroekonomi dalam APBN. Artinya, pemda sedari awal perlu memperhatikan kerangka fiskal Indonesia untuk tahun yang akan datang serta karakteristik daerah dalam proses penganggaran.

“Jadi ada berbagai faktor yang perlu dilihat. Menariknya, faktor-faktor tersebut secara tidak langsung akan mencoba mengaitkan antara kebutuhan self-financing daerah dengan target ke depan. Misalnya, untuk mengentaskan kemiskinan apakah perlu insentif pajak atau pengecualian tertentu,” jelas Bawono, dalam Webinar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD, Rabu (30/3/2022).

Terkait dengan potensi pajak, Bawono menyampaikan hasil analisis DDTC FRA menunjukkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak biasanya lebih tinggi ketimbang pertumbuhan targetnya. Artinya, secara rata-rata realisasi target penerimaan pajak di banyak daerah mampu melampaui 100%.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Tak Efektif, Gubernur Edy Dukung Penghapusan Data STNK

Hal ini berbanding terbalik dengan kinerja penerimaan pajak oleh pemerintah pusat, dengan realisasi penerimaan yang lebih lambat ketimbang pertumbuhan targetnya. Namun, berdasarkan studi DDTC FRA tersebut diketahui ada indikasi daerah masih memiliki tax effort yang rendah.

“Dengan adanya Pasal 102 UU HKPD ini pada dasarnya pemda didorong untuk lebih menekankan aspek technicalities dalam artian melihat potensi pajak dan retribusi secara lebih sahih serta lebih evidence-based,” jelas Bawono.

Bawono lantas menerangkan cara untuk mengukur potensi pajak. Menurutnya, berdasarkan international bench-marking, potensi pajak dapat diukur dengan analisis potensi pajak yang belum berhasil digali (tax gap).

Baca Juga: Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

“Menariknya pajak daerah merupakan jenis pajak berbasis aset dan konsumsi, sehingga relatif lebih mudah dipetakan. Jadi, saran saya adalah bagaimana agar pemda di kemudian hari sudah melakukan analisis tersebut dan itu nanti masuk dalam proses penganggaran setiap tahunnya,” terang Bawono.

Lebih lanjut, Bawono berujar UU HKPD memberikan sinyal bahwa pemda bisa memberikan insentif dalam kondisi tertentu. Bawono menyebut, selain meramu insentif pajak yang sesuai, mekanisme pertanggungjawaban pemberian insentif juga perlu diperhatikan.

Dalam kesempatan tersebut, Bawono juga menjabarkan tantangan terkait dengan desain sistem, insentif, serta administrasi pajak daerah. Bawono kemudian menutup pemaparannya dengan menggunakan timeline dan agenda pajak daerah ke depan setelah diimplementasikannya UU HKPD. (sap)

Baca Juga: Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Topik : agenda pajak, DDTC FRA, DDTC Academy, webinar, UU HKPD, transfer daerah, pajak daerah, retribusi daerah, Darussalam, Bawono Kristiaji

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Penghapusan Data Kendaraan yang STNK-nya Mati 2 Tahun, Ini Alasannya

Senin, 01 Agustus 2022 | 15:03 WIB
BINCANG ACADEMY

Memahami Langkah Tepat Hadapi Pemeriksaan Transfer Pricing

Senin, 01 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PAJAK DAERAH

Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri

Senin, 01 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI SUMATRA SELATAN

Segera Manfaatkan! Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku Hari Ini

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya