Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

A+
A-
0
A+
A-
0
Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews—Senator Francis Tolentino meminta pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi pegawai yang bekerja di rumah melalui revisi UU Pendapatan Negara dan UU Telekomunikasi.

Tolentino mengatakan revisi kedua UU tersebut diperlukan untuk mengakomodir pemberian insentif bagi pegawai yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Selama sidang saya menyarankan mungkin sudah waktunya merevisi UU Pendapatan dan UU Telekomunikasi guna memberikan manfaat pengurangan pajak bagi mereka yang WFH," katanya, Jumat (10/7/2020).

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon Pajak PBB Jilid II Berlaku Hingga September 2020

Insentif pajak yang dimaksud Tolentino adalah menjadikan biaya ekstra dalam WFH untuk dapat menjadi pengurang penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak bagi pegawai. Dia menilai pemerintah seharusnya tidak mengabaikan kondisi pegawai yang WFH.

Menurutnya, para pekerja yang melakukan WFH harus mengeluarkan biaya yang lebih besar ketimbang bekerja di kantor, terutama dari listrik dan telekomunikasi. Untuk itu, pemerintah perlu juga untuk turun tangan meringankan beban pegawai.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan tentang pengurang penghasilan tak hanya menguntungkan pegawai, tetapi juga pengusaha. Apalagi, pemerintah sebenarnya memperoleh tambahan setoran PPN dari tagihan listrik.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

Selain soal pengurang penghasilan, Tolentino juga menawarkan opsi lain untuk meringankan beban pegawai yaitu pengusaha memberikan tambahan gaji kepada para pegawai WFH untuk kemudian diklaim sebagai pengeluaran.

"Ini akan dianggap sebagai pengeluaran bisnis, dan setelah itu bisa dikurangkan dari (pajak) pemberi kerja. Ini merupakan situasi yang saling menguntungkan, baik bagi pekerja maupun pengusaha," ujarnya dilansir dari Philstar. (rig)

Baca Juga: Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan
Topik : filipina, insentif pajak, work from home, pegawai WFH, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:10 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020