Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

A+
A-
0
A+
A-
0
Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews—Senator Francis Tolentino meminta pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi pegawai yang bekerja di rumah melalui revisi UU Pendapatan Negara dan UU Telekomunikasi.

Tolentino mengatakan revisi kedua UU tersebut diperlukan untuk mengakomodir pemberian insentif bagi pegawai yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Selama sidang saya menyarankan mungkin sudah waktunya merevisi UU Pendapatan dan UU Telekomunikasi guna memberikan manfaat pengurangan pajak bagi mereka yang WFH," katanya, Jumat (10/7/2020).

Baca Juga: Kementan Usul Impor Produk Pertanian Dikenakan Pajak Karbon

Insentif pajak yang dimaksud Tolentino adalah menjadikan biaya ekstra dalam WFH untuk dapat menjadi pengurang penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak bagi pegawai. Dia menilai pemerintah seharusnya tidak mengabaikan kondisi pegawai yang WFH.

Menurutnya, para pekerja yang melakukan WFH harus mengeluarkan biaya yang lebih besar ketimbang bekerja di kantor, terutama dari listrik dan telekomunikasi. Untuk itu, pemerintah perlu juga untuk turun tangan meringankan beban pegawai.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan tentang pengurang penghasilan tak hanya menguntungkan pegawai, tetapi juga pengusaha. Apalagi, pemerintah sebenarnya memperoleh tambahan setoran PPN dari tagihan listrik.

Baca Juga: Menguak Cara AS Membiayai Perang Tanpa Pajak

Selain soal pengurang penghasilan, Tolentino juga menawarkan opsi lain untuk meringankan beban pegawai yaitu pengusaha memberikan tambahan gaji kepada para pegawai WFH untuk kemudian diklaim sebagai pengeluaran.

"Ini akan dianggap sebagai pengeluaran bisnis, dan setelah itu bisa dikurangkan dari (pajak) pemberi kerja. Ini merupakan situasi yang saling menguntungkan, baik bagi pekerja maupun pengusaha," ujarnya dilansir dari Philstar. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani: Kita Tetap Beri Berbagai Insentif Fiskal
Topik : filipina, insentif pajak, work from home, pegawai WFH, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:27 WIB
FILIPINA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 11:30 WIB
KENYA
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN