Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

PDI Perjuangan Masih Ulur Waktu

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Hingga lepas buka Magrib ini, Senin (27/6), Fraksi PDI Perjuangan masih belum menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan di DPR.

Dari 10 fraksi yang ada di DPR, sebanyak 6 fraksi di antaranya telah menyampaikan pandangannya. Ke-6 fraksi ini adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.

Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKB kompak menyetujui naskah RUU Pengampunan Pajak untuk dibawa ke sidang paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa, (28/7). Adapun, Fraksi PKS mengaku masih keberatan dan belum sependapat dengan RUU tersebut.

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

“Memang tax amnesty bisa memajukan ekonomi nasional, tapi pemerintah belum cukup matang untuk mempersiapkannya. Banyak bukti menunjukkan hal tersebut. Karena itu, kami menyerahkan pengambilan keputusan di sidang selanjutnya,” ungkap juru bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram dalam raker tersebut.

Selain Fraksi PDI Perjuangan, ada tiga fraksi lain yang belum menyampaikan pandangan mini fraksinya. Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Nasional Demokrat Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat. href="https://news.ddtc.co.id/Hanya-PDIP--PKS-yang-Keberatan-6720">

Baca Juga: Ini Progres Pembahasan Revisi UU Bea Meterai

Soepriyatno, Ketua Panitia Kerja RUU Tax Amnesty, mengatakan forum masih menunggu pandangan dari PDI Perjuangan sebelum memutuskan membawa beleid tersebut ke tingkat pembicaraan yang lebih tinggi, yaitu di paripurna DPR.

Hingga berita ini ditulis, masih belum terlalu jelas alasan kenapa Fraksi PDI Perjuangan memilih menunda penyampaian pandangan mini fraksinya. Beberapa politisi PDI Perjuangan yang ditemui DDTCNews juga memilih bungkam. (Bsi)

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKB kompak menyetujui naskah RUU Pengampunan Pajak untuk dibawa ke sidang paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa, (28/7). Adapun, Fraksi PKS mengaku masih keberatan dan belum sependapat dengan RUU tersebut.

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

“Memang tax amnesty bisa memajukan ekonomi nasional, tapi pemerintah belum cukup matang untuk mempersiapkannya. Banyak bukti menunjukkan hal tersebut. Karena itu, kami menyerahkan pengambilan keputusan di sidang selanjutnya,” ungkap juru bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram dalam raker tersebut.

Selain Fraksi PDI Perjuangan, ada tiga fraksi lain yang belum menyampaikan pandangan mini fraksinya. Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Nasional Demokrat Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

href="https://news.ddtc.co.id/Hanya-PDIP--PKS-yang-Keberatan-6720">
Baca Juga: Ini Progres Pembahasan Revisi UU Bea Meterai

Soepriyatno, Ketua Panitia Kerja RUU Tax Amnesty, mengatakan forum masih menunggu pandangan dari PDI Perjuangan sebelum memutuskan membawa beleid tersebut ke tingkat pembicaraan yang lebih tinggi, yaitu di paripurna DPR.

Hingga berita ini ditulis, masih belum terlalu jelas alasan kenapa Fraksi PDI Perjuangan memilih menunda penyampaian pandangan mini fraksinya. Beberapa politisi PDI Perjuangan yang ditemui DDTCNews juga memilih bungkam. (Bsi)

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, DPR
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK