RUU TAX AMNESTY

PDI Perjuangan Masih Ulur Waktu

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Juni 2016 | 18:30 WIB
PDI Perjuangan Masih Ulur Waktu

JAKARTA, DDTCNews – Hingga lepas buka Magrib ini, Senin (27/6), Fraksi PDI Perjuangan masih belum menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan di DPR.

Dari 10 fraksi yang ada di DPR, sebanyak 6 fraksi di antaranya telah menyampaikan pandangannya. Ke-6 fraksi ini adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.

Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKB kompak menyetujui naskah RUU Pengampunan Pajak untuk dibawa ke sidang paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa, (28/7). Adapun, Fraksi PKS mengaku masih keberatan dan belum sependapat dengan RUU tersebut.

Baca Juga:
RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

“Memang tax amnesty bisa memajukan ekonomi nasional, tapi pemerintah belum cukup matang untuk mempersiapkannya. Banyak bukti menunjukkan hal tersebut. Karena itu, kami menyerahkan pengambilan keputusan di sidang selanjutnya,” ungkap juru bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram dalam raker tersebut.

Selain Fraksi PDI Perjuangan, ada tiga fraksi lain yang belum menyampaikan pandangan mini fraksinya. Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Nasional Demokrat Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Namun, dari data yang diperoleh DDTCNews sebelumnya, ketiga fraksi itu sudah dapat menyetujui naskah RUU Tax Amnesty. Saat ini, rapat kerja masih dalam status skors untuk salat magrib dan buka puasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan mini fraksi.

Baca Juga:
DPR Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Makin Bebani Warga Kelas Menengah

Soepriyatno, Ketua Panitia Kerja RUU Tax Amnesty, mengatakan forum masih menunggu pandangan dari PDI Perjuangan sebelum memutuskan membawa beleid tersebut ke tingkat pembicaraan yang lebih tinggi, yaitu di paripurna DPR.

Hingga berita ini ditulis, masih belum terlalu jelas alasan kenapa Fraksi PDI Perjuangan memilih menunda penyampaian pandangan mini fraksinya. Beberapa politisi PDI Perjuangan yang ditemui DDTCNews juga memilih bungkam. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Minggu, 24 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Makin Bebani Warga Kelas Menengah

Rabu, 20 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Ditanya DPR Soal Ekstensifikasi Cukai, Sri Mulyani Beri Penjelasan

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi