Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Panduan dan Trik dalam Membuat Opini Hukum Pajak

A+
A-
9
A+
A-
9
Panduan dan Trik dalam Membuat Opini Hukum Pajak

Specialist Transfer Pricing Services Atika Ritmelina, Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services Riyhan Juli Asyir, dan Senior Specialist Transfer Pricing Services Yurike Yuki berfoto di salah satu sudut kampus Vienna University of Economics and Business (WU).

PROFESI praktisi di bidang pajak menuntut berbagai keahlian penunjang, baik yang bersifat hard skill maupun soft skill. Adapun soft skill yang wajib dimiliki praktisi pajak tidak hanya harus mampu menyampaikan pendapat dan argumentasi secara lisan, tetapi juga tertulis.

Kemampuan menulis sangat penting, terutama ketika praktisi pajak diminta klien atau pihak lainnya yang berkepentingan untuk menjawab permasalahan pajak. Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan panduan singkat tentang tips dan trik untuk menulis opini hukum, khususnya di bidang pajak (opini hukum pajak).

Topik dalam tulisan ini diangkat dari mata kuliah bertajuk Drafting Legal Opinion. Materi tersebut diperoleh 3 profesional DDTC selama menempuh studi S2 di Vienna University of Economics and Business melalui program Human Resource Program Development (HRDP).

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Dalam kondisi pandemi Covid-19, DDTC tetap menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan kapabilitas dan kompetensi para profesionalnya. Adapun profesional DDTC yang dimaksud adalah Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services Riyhan Juli Asyir, Senior Specialist Transfer Pricing Services Yurike Yuki, dan Specialist Transfer Pricing Services Atika Ritmelina.

Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan panduan penyusunan opini hukum pajak yang baik, perlu dipahami terlebih dahulu opini hukum memiliki perbedaan tujuan dan cara penulisan dengan makalah akademis.

Makalah akademis membutuhkan waktu serta pemahaman yang kompleks dalam melakukan riset dan penulisan. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya lebih banyak sumber dan literasi akademis untuk mendukung peneliti menjawab pertanyaan permasalahan.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Sementara opini hukum tidak membutuhkan sumber daya sebanyak makalah akademis. Pasalnya, jawaban permasalahan dalam opini hukum lebih bersifat straight to the point. Artinya, dasar hukum dan literatur diperlukan secukupnya.

Adapun proses menulis opini hukum pajak yang baik dan benar dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama dan terpenting adalah memahami permasalahan dan isu-isu hukum yang muncul dalam suatu kasus.

Pada tahapan pertama tersebut, penulis dituntut untuk dapat menggambarkan garis besar (outline) permasalahan hukum. Penulis juga harus menguraikan pertanyaan hukum yang menjadi permasalahan untuk dijawab.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Tahap kedua adalah mulai menulis dan memaparkan fakta kasus dengan jelas. Dalam tahap ini, penulis harus dapat memisahkan antara fakta yang relevan dan tidak relevan dalam kasus yang hendak ditinjau. Hal ini dikarenakan opini hukum harus tetap fokus pada fakta-fakta yang relevan.

Pada tahap ketiga, penulis harus mengidentifikasi argumen hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Argumen hukum yang digunakan perlu merepresentasikan dari sisi pro dan kontra, baik dari perspektif wajib pajak maupun dari perspektif otoritas pajak.

Setelah itu, masih dalam tahap ketiga, penulis harus mengidentifikasi seluruh argumen yang dapat melemahkan argumen penulis itu sendiri (play devil’s advocate). Sangat penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita dalam posisi pada kasus tersebut.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Pada tahap keempat atau terakhir, penulis membuat kesimpulan analisis hukum berdasarkan pada identifikasi argumen hukum dalam tahapan ketiga sebelumnya. Penulis dituntut mampu menguraikan secara komprehensif dan koheren hubungan kausalitas antara fakta dan argumen hukum untuk menjawab secara straight to the point permasalahan yang menjadi pertanyaan.

Adapun dalam menyusun opini hukum pajak, ada beberapa prinsip yang menjadi kunci utama. Pertama, konteks serta opini dalam penulisan harus terstruktur dengan jelas dan tepat sasaran. Kedua, opini hukum pajak harus menggunakan terminologi hukum yang tepat.

Ketiga, opini hukum pajak harus merefleksikan pendekatan profesional dan tidak subjektif. Keempat, penulisan opini hukum pajak harus mempertimbangkan perspektif pembaca (apakah tulisan mudah dipahami dan menjawab permasalahan klien).

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Topik : reportase, DDTC, HRDP, Vienna, Austria, pajak, hukum pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap