Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Panduan dan Trik dalam Membuat Opini Hukum Pajak

A+
A-
10
A+
A-
10
Panduan dan Trik dalam Membuat Opini Hukum Pajak

Specialist Transfer Pricing Services Atika Ritmelina, Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services Riyhan Juli Asyir, dan Senior Specialist Transfer Pricing Services Yurike Yuki berfoto di salah satu sudut kampus Vienna University of Economics and Business (WU).

PROFESI praktisi di bidang pajak menuntut berbagai keahlian penunjang, baik yang bersifat hard skill maupun soft skill. Adapun soft skill yang wajib dimiliki praktisi pajak tidak hanya harus mampu menyampaikan pendapat dan argumentasi secara lisan, tetapi juga tertulis.

Kemampuan menulis sangat penting, terutama ketika praktisi pajak diminta klien atau pihak lainnya yang berkepentingan untuk menjawab permasalahan pajak. Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan panduan singkat tentang tips dan trik untuk menulis opini hukum, khususnya di bidang pajak (opini hukum pajak).

Topik dalam tulisan ini diangkat dari mata kuliah bertajuk Drafting Legal Opinion. Materi tersebut diperoleh 3 profesional DDTC selama menempuh studi S2 di Vienna University of Economics and Business melalui program Human Resource Program Development (HRDP).

Baca Juga: Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Dalam kondisi pandemi Covid-19, DDTC tetap menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan kapabilitas dan kompetensi para profesionalnya. Adapun profesional DDTC yang dimaksud adalah Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services Riyhan Juli Asyir, Senior Specialist Transfer Pricing Services Yurike Yuki, dan Specialist Transfer Pricing Services Atika Ritmelina.

Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan panduan penyusunan opini hukum pajak yang baik, perlu dipahami terlebih dahulu opini hukum memiliki perbedaan tujuan dan cara penulisan dengan makalah akademis.

Makalah akademis membutuhkan waktu serta pemahaman yang kompleks dalam melakukan riset dan penulisan. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya lebih banyak sumber dan literasi akademis untuk mendukung peneliti menjawab pertanyaan permasalahan.

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Sementara opini hukum tidak membutuhkan sumber daya sebanyak makalah akademis. Pasalnya, jawaban permasalahan dalam opini hukum lebih bersifat straight to the point. Artinya, dasar hukum dan literatur diperlukan secukupnya.

Adapun proses menulis opini hukum pajak yang baik dan benar dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama dan terpenting adalah memahami permasalahan dan isu-isu hukum yang muncul dalam suatu kasus.

Pada tahapan pertama tersebut, penulis dituntut untuk dapat menggambarkan garis besar (outline) permasalahan hukum. Penulis juga harus menguraikan pertanyaan hukum yang menjadi permasalahan untuk dijawab.

Baca Juga: Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Tahap kedua adalah mulai menulis dan memaparkan fakta kasus dengan jelas. Dalam tahap ini, penulis harus dapat memisahkan antara fakta yang relevan dan tidak relevan dalam kasus yang hendak ditinjau. Hal ini dikarenakan opini hukum harus tetap fokus pada fakta-fakta yang relevan.

Pada tahap ketiga, penulis harus mengidentifikasi argumen hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Argumen hukum yang digunakan perlu merepresentasikan dari sisi pro dan kontra, baik dari perspektif wajib pajak maupun dari perspektif otoritas pajak.

Setelah itu, masih dalam tahap ketiga, penulis harus mengidentifikasi seluruh argumen yang dapat melemahkan argumen penulis itu sendiri (play devil’s advocate). Sangat penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita dalam posisi pada kasus tersebut.

Baca Juga: PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Pada tahap keempat atau terakhir, penulis membuat kesimpulan analisis hukum berdasarkan pada identifikasi argumen hukum dalam tahapan ketiga sebelumnya. Penulis dituntut mampu menguraikan secara komprehensif dan koheren hubungan kausalitas antara fakta dan argumen hukum untuk menjawab secara straight to the point permasalahan yang menjadi pertanyaan.

Adapun dalam menyusun opini hukum pajak, ada beberapa prinsip yang menjadi kunci utama. Pertama, konteks serta opini dalam penulisan harus terstruktur dengan jelas dan tepat sasaran. Kedua, opini hukum pajak harus menggunakan terminologi hukum yang tepat.

Ketiga, opini hukum pajak harus merefleksikan pendekatan profesional dan tidak subjektif. Keempat, penulisan opini hukum pajak harus mempertimbangkan perspektif pembaca (apakah tulisan mudah dipahami dan menjawab permasalahan klien).

Baca Juga: Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Topik : reportase, DDTC, HRDP, Vienna, Austria, pajak, hukum pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Ada Pengawasan Pelaksanaan Juknis Pembatalan Surat Keterangan PPS

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:08 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Harta Belum Diungkap, Peserta Tax Amnesty Tak Ikut PPS? Ini Risikonya

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Kepdirjen Belum Dicabut, PKP Dapat Terus Gunakan e-Faktur Host to Host

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:51 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Sisa Sepekan, Setoran PPh Final Wajib Pajak Tembus Rp30 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut