Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Pajak Dipotong, Raksasa Telekomunikasi Ini Justru Pecat Ribuan Pekerja

A+
A-
2
A+
A-
2
Pajak Dipotong, Raksasa Telekomunikasi Ini Justru Pecat Ribuan Pekerja

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Raksasa telekomunikasi AT&T justru memangkas lebih dari 23.000 tenaga kerjanya setelah mendapatkan pemotongan pajak jumbo melalui Tax Cut and Jobs Act (TCJA).

Pengurangan jumlah tenaga kerja tersebut tidak sesuai janji perusahaan. Pasalnya, pada saat meminta insentif pajak 2017 silam, AT&T berjanji akan menciptakan 7.000 pekerjaan baru. Hal ini dikaitkan dengan penambahan belanja modal US$1 miliar.

“Perusahaan telekomunikasi ini menghapuskan 23.328 pekerjaan sejak Tax Cut and Jobs Act disahkan pada akhir 2017, termasuk hampir 6.000 pada kuartal pertama 2019,” ungkap Communications Workers of America (CWA) dalam laporannya, seperti dikutip pada Rabu (15/5/2019).

Baca Juga: China Umumkan Keringanan Tarif Bea Masuk untuk 96 Komoditas

Pada 31 Desember 2017, pekerja AT&T ada sebanyak 254.000 orang. Jumlah tersebut naik menjadi 262.290 pada 31 Maret 2019. Namun, peningkatan keseluruhan tenaga kerja AT&T hanya karena akuisisi Time Warner Inc. dan dua perusahaan kecil, yang bersama-sama menambah 31.618 karyawan selama 2018.

Jika mengeluarkan hitungan karyawan yang diperoleh melalui merger, tenaga kerja AT&T turun dari 254.000 menjadi 230.672. Dengan demikian, ada pengurangan sekitar 23.328 tenaga kerja. Angka tersebut mencakup tenaga kerja global AT&T. Namun, sebagian besar karyawannya berada di Amerika Serikat (AS).

AT&T melaporkan memiliki 44.892 karyawan non-AS pada 1 Oktober 2018. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan baru-baru ini juga telah berdampak pada 368 teknisi serikat pekerja di California. AT&T juga memangkas lebih dari 10.000 pekerja setiap tahun pada tahun 2016 dan 2017. AT&T memiliki 281.450 karyawan pada 31 Desember 2015, 268.540 pada 31 Desember 2016, dan 254.000 pada akhir 2017.

Baca Juga: Trump: Tak Ada Stimulus Baru Tanpa Pemotongan Pajak Gaji

Presiden CWA Chris Shelton meminta agar Kongres menyelidiki AT&T. Menurutnya, langkah yang dilakukan perusahaan kepada para pekerja keras di seluruh Amerika Serikat merupakan langkah yang memalukan.

“Kongres perlu menyelidiki AT&T untuk mencari tahu bagaimana mereka menggunakan rejeki nomplok pajaknya karena data perusahaan yang tersedia untuk umum sudah menaikkan tanda bahaya yang serius. AT&T mendapat potongan pajaknya. Di mana pekerjaannya?" tegasnya, seperti dilansir arstechnica.com.

Selain memberhentikan karyawan, perusahaan tersebut juga memangkas belanja modal. Padahal, bersamaan dengan janjinya untuk menambah jumlah pekerja, AT&T juga berjanji menaikkan belanja modal US$1 miliar. (kaw)

Baca Juga: Penerimaan Negara Lesu, Pakar Pajak Usulkan Beberapa Solusi
Topik : telekomunikasi, Amerika Serikat, TCJA
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 21 Maret 2020 | 06:00 WIB
PEMILU AMERIKA SERIKAT 2020
Jum'at, 20 Maret 2020 | 09:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 19 Maret 2020 | 14:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 17 Maret 2020 | 17:29 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 06:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK