Berita
Senin, 06 Juli 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 05 Juli 2020 | 15:01 WIB
KINERJA EKONOMI
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 05 Juli 2020 | 13:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Pajak atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

A+
A-
3
A+
A-
3
Pajak atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

SEKTOR penerbangan memainkan perang penting sebagai sarana transportasi yang menghubungkan ribuan pulau di Nusantara. International Air Transport Association (IATA) memperkirakan Indonesia akan menjadi pasar perjalanan penerbangan terbesar keenam di dunia pada 2034. Sekitar 270 juta penumpang diperkirakan akan terbang menggunakan penerbangan luar negeri maupun di dalam negeri.

Tingginya pasar perjalanan penerbangan di Indonesia akan berpengaruh terhadap meningkatnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan jasa penerbangan. Atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan penerbangan dalam negeri, berikut akan dibahas mengenai subjek dan objek pajak, tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari perusahaan penerbangan dalam negeri dan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

Baca Juga: Cara Hitung Pajak Penghasilan Dokter

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut tercmakantum dalam Pasal 15 UU Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh). Adapun aturan lebih lanjut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.

Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dari PPh Pasal 15 ini adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter/sewa. Perjanjian carter meliputi semua bentuk carter termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan/atau barang (space carter).

Baca Juga: Menggali Divergensi Sistem Pajak Penghasilan Secara Global

Sementara yang menjadi objek pajak yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Tarif Pajak

Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya tarif pajak untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final.

Baca Juga: Cara Hitung Pajak Penghasilan Guru

Pembayaran pajak penghasilan yang dimaksud merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pembayaran PPh Pasal 15 atas perusahaan penerbangan dalam negeri yang terutang dilakukan melalui pemotong yakni pencarter sepanjang pencarter tersebut adalah Badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.

Baca Juga: Ketentuan Pemungutan Pajak Air Permukaan

Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Atas pemotongan PPh ini pencarter wajib:

  1. Memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
  2. Menyetor PPh yang terutang ke bank presepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nlai pengganti, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); dan
  3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 atas perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi.

Baca Juga: Pajak Dividen Dihapus, Ini Untung Ruginya
Topik : kelas pajak, pajak penghasilan, PPh Pasal 15, penerbangan dalam negeri
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 22 Juni 2020 | 16:47 WIB
PAJAK DAERAH (4)
Jum'at, 19 Juni 2020 | 17:14 WIB
PP 29/2020
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 05 Juli 2020 | 15:01 WIB
KINERJA EKONOMI
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 05 Juli 2020 | 13:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 12:01 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 05 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Minggu, 05 Juli 2020 | 09:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 08:01 WIB
INSENTIF PAJAK