Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

0
0

SEKTOR penerbangan memainkan perang penting sebagai sarana transportasi yang menghubungkan ribuan pulau di Nusantara. International Air Transport Association (IATA) memperkirakan Indonesia akan menjadi pasar perjalanan penerbangan terbesar keenam di dunia pada 2034. Sekitar 270 juta penumpang diperkirakan akan terbang menggunakan penerbangan luar negeri maupun di dalam negeri.

Tingginya pasar perjalanan penerbangan di Indonesia akan berpengaruh terhadap meningkatnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan jasa penerbangan. Atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan penerbangan dalam negeri, berikut akan dibahas mengenai subjek dan objek pajak, tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari perusahaan penerbangan dalam negeri dan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

Baca Juga: Contoh Pengenaan Tarif PPh Badan

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut tercmakantum dalam Pasal 15 UU Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh). Adapun aturan lebih lanjut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.

Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dari PPh Pasal 15 ini adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter/sewa. Perjanjian carter meliputi semua bentuk carter termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan/atau barang (space carter).

Baca Juga: Batasan Pembebasan Pajak Penghasilan Tidak Bakal Naik

Sementara yang menjadi objek pajak yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Tarif Pajak

Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya tarif pajak untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final.

Baca Juga: Badan Pengelola Keuangan Haji Minta Pengecualian Pajak

Pembayaran pajak penghasilan yang dimaksud merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.  

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pembayaran PPh Pasal 15 atas perusahaan penerbangan dalam negeri yang terutang dilakukan melalui pemotong yakni pencarter sepanjang pencarter tersebut adalah Badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.

Baca Juga: Otoritas Janjikan Pemangkasan Pajak Penghasilan

Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Atas pemotongan PPh ini pencarter wajib:

  1. Memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
  2. Menyetor PPh yang terutang ke bank presepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nlai pengganti, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); dan
  3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 atas perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi.

Baca Juga: Duh, Hampir 1 Juta WP Tidak Dapat Pengembalian Pajak

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan penerbangan dalam negeri, berikut akan dibahas mengenai subjek dan objek pajak, tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari perusahaan penerbangan dalam negeri dan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

Baca Juga: Contoh Pengenaan Tarif PPh Badan

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut tercmakantum dalam Pasal 15 UU Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh). Adapun aturan lebih lanjut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.

Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dari PPh Pasal 15 ini adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter/sewa. Perjanjian carter meliputi semua bentuk carter termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan/atau barang (space carter).

Baca Juga: Batasan Pembebasan Pajak Penghasilan Tidak Bakal Naik

Sementara yang menjadi objek pajak yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Tarif Pajak

Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya tarif pajak untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final.

Baca Juga: Badan Pengelola Keuangan Haji Minta Pengecualian Pajak

Pembayaran pajak penghasilan yang dimaksud merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.  

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pembayaran PPh Pasal 15 atas perusahaan penerbangan dalam negeri yang terutang dilakukan melalui pemotong yakni pencarter sepanjang pencarter tersebut adalah Badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.

Baca Juga: Otoritas Janjikan Pemangkasan Pajak Penghasilan

Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Atas pemotongan PPh ini pencarter wajib:

  1. Memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
  2. Menyetor PPh yang terutang ke bank presepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nlai pengganti, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); dan
  3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 atas perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi.

Baca Juga: Duh, Hampir 1 Juta WP Tidak Dapat Pengembalian Pajak
Topik : kelas pajak, pajak penghasilan, PPh Pasal 15, penerbangan dalam negeri
artikel terkait
Minggu, 02 April 2017 | 07:59 WIB
PERENCANAAN PAJAK
Sabtu, 25 November 2017 | 14:00 WIB
BELAJAR PPN
Jum'at, 17 Juni 2016 | 17:15 WIB
PPh PASAL 21 (4)
Jum'at, 10 Juni 2016 | 17:14 WIB
PPh PASAL 21 (2)
berita pilihan
Kamis, 23 Maret 2017 | 22:10 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 12 April 2018 | 18:40 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (5)
Senin, 08 Oktober 2018 | 18:53 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (8)
Jum'at, 18 Januari 2019 | 16:36 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (15)
Senin, 11 Maret 2019 | 17:20 WIB
PELAPORAN PAJAK (2)
Senin, 13 Mei 2019 | 14:45 WIB
PELAPORAN PAJAK (10)
Rabu, 29 Maret 2017 | 18:29 WIB
PPh PASAL 26 (2)
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:59 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (3)
Senin, 25 Maret 2019 | 17:01 WIB
PELAPORAN PAJAK (4)
Selasa, 08 November 2016 | 08:08 WIB
PPh Pasal 23 (5)
Terpopuler
1
PAJAK PENGHASILAN BADAN (1)
2
3
PAJAK PENGHASILAN BADAN (2)