KABUPATEN MALANG

Pacu Setoran Pajak Hotel dan Restoran, Calon Bupati Siap Lakukan Ini

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 November 2020 | 11:00 WIB
Pacu Setoran Pajak Hotel dan Restoran, Calon Bupati Siap Lakukan Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

KEPANJEN, DDTCNews – Calon Bupati Malang Sanusi menjanjikan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) jika terpilih dalam Pilkada serentak yang akan digelar bulan depan.

Peningkatan PAD di Kabupaten Malang, Jawa Timur, lanjutnya, menjadi salah satu agenda prioritas jika memenangkan kontes politik lokal. Sejumlah program akan dilakukan untuk menggenjot setoran PAD untuk mencapai kemandirian daerah dalam bidang keuangan.

"Pada daerah lain, PAD itu bisa mencapai Rp12 triliun dari pajak hotel dan restoran. Itu yang harus dikembangkan di Kabupaten Malang," katanya dikutip Rabu (11/11/2020).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Sanusi menilai Kabupaten Malang memiliki potensi besar sebagai destinasi kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, fokus optimalisasi setoran PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan sektor jasa pariwisata seperti pajak hotel dan pajak restoran.

Menurutnya, pemkab bisa belajar banyak dari implementasi kebijakan pajak daerah dari Kabupaten Badung, Bali. Sektor pariwisata menjadi tulang punggung penerimaan daerah di Badung seharusnya bisa ditiru Kabupaten Malang.

"Kami akan memaksimalkan potensi hotel dan restoran, karena PAD terbesar itu dari pariwisata," tuturnya.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Sanusi menambahkan agenda pertama dalam upaya optimalisasi setoran PAD adalah memudahkan perizinan bagi pelaku usaha jasa pariwisata di Kabupaten Malang. Dia menuturkan wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang menyimpan potensi kegiatan pariwisata yang besar.

Dia menyebutkan sudah ada komitmen investor untuk mengembangkan bisnis jasa pariwisata di selatan Kabupaten Malang sehingga dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah, terutama dari pajak hotel dan restoran.

"Akan ada area resort yang dibangun di sepanjang pantai Malang selatan. Sudah banyak yang mau kerja sama, sehingga akan terjadi percepatan di bidang perekonomian dan masalah sosial kehidupan di masyarakat," ujarnya seperti dilansir malangtimes.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara