Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Otoritas Pajak Bakal Investigasi Data Pandora Papers

A+
A-
2
A+
A-
2
Otoritas Pajak Bakal Investigasi Data Pandora Papers

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) bakal menginvestigasi kepatuhan wajib pajak yang namanya termuat dalam dokumen Pandora Papers.

Wakil komisaris ATO Will Day mengatakan masuknya data wajib pajak dalam Pandora Papers tidak akan langsung menjadi bukti penggelapan pajak atau kejahatan hukum. Namun, dia menegaskan ATO akan mengambil tindakan tegas kepada siapa pun yang ditemukan dengan sengaja mencurangi sistem.

"Pesan kami jelas, bagi mereka yang mencoba menipu sistem, rahasia Anda tidak lagi aman dan Anda akan mendapat konsekuensi serius atas tindakan Anda. Tidak ada hal yang terlalu rumit untuk kami mengungkapnya," katanya, dikutip Rabu (6/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Day mengatakan ada sejumlah alasan sah yang memungkinkan wajib pajak Australia memiliki rekening bank luar negeri. Menurutnya, kepemilikan rekening di luar negeri tidak selalu berarti wajib pajak berniat mengelak pajak.

Dokumen Pandora Papers mencatat lebih dari 400 warga Australia yang memiliki rekening atau perusahaan cangkang di negara tax haven. Meski demikian, Day menyebut ATO tidak hanya mengandalkan kebocoran data itu untuk melakukan tugasnya.

Menurutnya, ATO telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi baik di level lokal maupun global untuk memerangi kejahatan keuangan. ATO akan menjadikan dokumen Pandora Papers sebagai pembanding untuk data yang telah dimiliki.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

"Kami memiliki beberapa auditor, penyelidik, analis, dan ilmuwan data terbaik di dunia yang bekerja untuk memilah dan memastikan tidak ada informasi yang terlewat," ujarnya.

ATO menjadi anggota Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, sebuah kelompok badan internasional untuk membantu memerangi penghindaran pajak global.

Sementara itu, sejumlah fraksi di DPR merespons dokumen Pandora Papers dengan menyerukan penetapan hukum yang lebih tegas terhadap penghindar pajak. Juru bicara bidang keuangan Partai Buruh Steven Jones mengatakan dokumen Pandora Papers menunjukkan ada risiko penghindaran pajak. Menurutnya, praktik itu adalah tindakan kejahatan yang menimbulkan korban.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

"Untuk setiap dolar yang tidak dibayarkan, itu adalah dolar ekstra yang harus dibayar keluarga Australia," katanya.

Menurutnya, Partai Buruh berkomitmen mendukung ATO agar memiliki sumber daya yang memadai untuk menindak pelaku kejahatan pajak. Dia juga mendesak berharap ada penguatan undang-undang transparansi sehingga masyarakat dapat melihat siapa yang membayar pajak dan siapa yang menghindarinya.

Hal senada disampaikan Pemimpin Partai Hijau Adam Bandt yang menilai masih ada celah dalam undang-undang sehingga muncul upaya penghindaran pajak.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan

"Kita perlu menutup celah ini dan memberlakukan pajak kepada miliarder sehingga tidak bisa menghindarinya melalui transaksi luar negeri," katanya, dilansir sbs.com.au. (sap)

Topik : pandora papers, panama papers, penghindaran pajak, tax avoidance, kejahatan pajak, tax haven, suaka pajak, Australia, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya