Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Otoritas Pajak Bakal Investigasi Data Pandora Papers

A+
A-
2
A+
A-
2
Otoritas Pajak Bakal Investigasi Data Pandora Papers

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) bakal menginvestigasi kepatuhan wajib pajak yang namanya termuat dalam dokumen Pandora Papers.

Wakil komisaris ATO Will Day mengatakan masuknya data wajib pajak dalam Pandora Papers tidak akan langsung menjadi bukti penggelapan pajak atau kejahatan hukum. Namun, dia menegaskan ATO akan mengambil tindakan tegas kepada siapa pun yang ditemukan dengan sengaja mencurangi sistem.

"Pesan kami jelas, bagi mereka yang mencoba menipu sistem, rahasia Anda tidak lagi aman dan Anda akan mendapat konsekuensi serius atas tindakan Anda. Tidak ada hal yang terlalu rumit untuk kami mengungkapnya," katanya, dikutip Rabu (6/10/2021).

Baca Juga: Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

Day mengatakan ada sejumlah alasan sah yang memungkinkan wajib pajak Australia memiliki rekening bank luar negeri. Menurutnya, kepemilikan rekening di luar negeri tidak selalu berarti wajib pajak berniat mengelak pajak.

Dokumen Pandora Papers mencatat lebih dari 400 warga Australia yang memiliki rekening atau perusahaan cangkang di negara tax haven. Meski demikian, Day menyebut ATO tidak hanya mengandalkan kebocoran data itu untuk melakukan tugasnya.

Menurutnya, ATO telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi baik di level lokal maupun global untuk memerangi kejahatan keuangan. ATO akan menjadikan dokumen Pandora Papers sebagai pembanding untuk data yang telah dimiliki.

Baca Juga: Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

"Kami memiliki beberapa auditor, penyelidik, analis, dan ilmuwan data terbaik di dunia yang bekerja untuk memilah dan memastikan tidak ada informasi yang terlewat," ujarnya.

ATO menjadi anggota Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, sebuah kelompok badan internasional untuk membantu memerangi penghindaran pajak global.

Sementara itu, sejumlah fraksi di DPR merespons dokumen Pandora Papers dengan menyerukan penetapan hukum yang lebih tegas terhadap penghindar pajak. Juru bicara bidang keuangan Partai Buruh Steven Jones mengatakan dokumen Pandora Papers menunjukkan ada risiko penghindaran pajak. Menurutnya, praktik itu adalah tindakan kejahatan yang menimbulkan korban.

Baca Juga: Pacu Produksi Film Asing, Negara Tetangga Ini Tawarkan Insentif Pajak

"Untuk setiap dolar yang tidak dibayarkan, itu adalah dolar ekstra yang harus dibayar keluarga Australia," katanya.

Menurutnya, Partai Buruh berkomitmen mendukung ATO agar memiliki sumber daya yang memadai untuk menindak pelaku kejahatan pajak. Dia juga mendesak berharap ada penguatan undang-undang transparansi sehingga masyarakat dapat melihat siapa yang membayar pajak dan siapa yang menghindarinya.

Hal senada disampaikan Pemimpin Partai Hijau Adam Bandt yang menilai masih ada celah dalam undang-undang sehingga muncul upaya penghindaran pajak.

Baca Juga: Berbalik Arah, Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS

"Kita perlu menutup celah ini dan memberlakukan pajak kepada miliarder sehingga tidak bisa menghindarinya melalui transaksi luar negeri," katanya, dilansir sbs.com.au. (sap)

Topik : pandora papers, panama papers, penghindaran pajak, tax avoidance, kejahatan pajak, tax haven, suaka pajak, Australia, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 Juni 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Inflasi Sentuh Rekor Tertinggi, AS Pertimbangkan Libur Pajak untuk BBM

Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022

Rupiah Menguat Atas Seluruh Mata Uang Negara Mitra, Termasuk Dolar AS

Selasa, 14 Juni 2022 | 18:00 WIB
KENYA

Telur Impor Kena Pajak, Picu Perang Dagang Dua Negara Ini

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya