Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

OECD Minta Komentar Publik Soal Model Pelaporan Platform Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
OECD Minta Komentar Publik Soal Model Pelaporan Platform Digital

Tampilan depan dokumen konsultasi publik Model Rules for Reporting for Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (Model Rules).

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencari masukan terkait rancangan model ketentuan pelaporan operator platform ekonomi berbagi atau bisa juga disebut pemilik marketplace e-commerce.

OECD meminta masukan terkait rancangan Model Rules for Reporting for Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (Model Rules). Anda bisa mengunduh dokumen konsultasi publik terkait rancangan Model Rules tersebut di sini.

“Sebagai bagian dari pekerjaan Committee on Fiscal Affairs (CTA) yang sedang berlangsung, OECD mencari komentar publik tentang rancangan Model Rules tersebut,” demikian pernyataan OECD dalam laman resminya, seperti dikutip Selasa (25/2/2020).

Baca Juga: Harga Produk Netflix Cs Naik karena Kena PPN? Ini Kata Dirjen Pajak

Adanya rancangan Model Rules ini dilatarbelakangi oleh pesatnya marketplace online yang memfasilitasi sharing and gig economy. Perkembangan tersebut telah mengubah banyak sektor bisnis hingga otoritas pajak mempertimbangkan strategi untuk melihat kepatuhan pajak mereka.

Pertumbuhan platform sharing and gig economy sejatinya memberikan peluang besar bagi otoritas karena dapat membawa kegiatan yang sebelumnya dilakukan dalam ekonomi informal yang menggunakan transaksi tunai (informal cash economy) ke platform digital. Artinya, transaksi dan pembayaran tercatat dalam bentuk elektronik.

“Jika dimanfaatkan dengan cara yang tepat, ini dapat mengarah pada transparansi yang lebih besar dan meminimalkan beban kepatuhan bagi pengelola administrasi pajak dan wajib pajak,” imbuh OECD.

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020

Sayangnya, pada saat yang bersamaan, kegiatan tertentu yang dijalankan melalui platform kemungkinan tidak selalu terlihat oleh pengelola administrasi pajak atau dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Kondisi ini terkait dengan perubahan skema hubungan ekonomi.

Pengembangan sharing and gig economy memerlukan perubahan dari hubungan kerja tradisional di bawah kontrak kerja menjadi penyediaan layanan oleh individu secara independent yang biasanya tidak tunduk pada pelaporan pihak ketiga.

Perkembangan ini, sambung OECD, menghadirkan risiko mendistorsi persaingan dengan bisnis tradisional dan mengurangi penghasilan kena pajak. Atas kondisi tersebut, sejumlah otoritas telah memperkenalkan kewajiban pelaporan platform operator. Ada juga yang sedang berencana menerapkan langkah serupa dalam waktu dekat.

Baca Juga: Ratusan Pelaku Usaha 11 Yurisdiksi Ikuti Sosialisasi Pajak Digital DJP

Terkait e-commerce, Indonesia sendiri sempat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) tapi dicabut. Simak artikel ‘Ini 2 Alasan Sri Mulyani Tarik Beleid Pajak E-Commerce’.

Dalam perkembangan terkini, pemerintah Indonesia memasukkan skema pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi ekonomi digital dalam rancangan omnibus law perpajakan. Belum ada penjelasan pasti terkait ada atau tidaknya kewajiban pelaporan oleh marketplace. Simak artikel ‘OECD: PPN Ekonomi Digital Sudah Dikenakan di Lebih dari 50 Negara’.

Mengingat platform memfasilitasi transaksi dalam sharing and gig economies pada skala global, OECD juga melihat ada batasan yang melekat pada efektivitas aturan pelaporan domestik. Secara khusus, pemerintah mungkin menghadapi tantangan dalam hal penegakan persyaratan pelaporan domestik ketika operator platform tidak berada di wilayah hukum mereka.

Baca Juga: Soal Pemungutan PPN Produk Digital dari Dalam Negeri, Ini Kata DJP

Pada saat yang sama, platform yang memfasilitasi transaksi di berbagai yurisdiksi dapat dihadapkan dengan serangkaian persyaratan pelaporan domestik yang cukup banyak. Hal ini berisiko mengarah pada peningkatan biaya dan potensi hambatan bagi pengembangan lebih lanjut dari bisnis mereka.

Dalam hal ini, OECD mengambil langkah maju dalam Model Rules yang dapat diadopsi oleh yurisdiksi yang tertarik secara seragam untuk mengumpulkan informasi tentang transaksi dan pendapatan yang dilakukan oleh penjual dalam platform. Hal ini dapat menciptakan efisiensi untuk pengelola administrasi pajak dan operator platform.

“Ini akan memfasilitasi pengembangan perjanjian pertukaran otomatis [yang dikumpulkan] untuk yurisdiksi yang tertarik,” imbuh OECD.

Baca Juga: DJP: Selama Ini Pungutan PPN Baru untuk Produk Digital Dalam Negeri

Selain Model Rules, OECD Forum on Tax Administration telah mengembangkan code of conduct terkait pemberian informasi dan dukungan kepada penjual tentang kewajiban pajak mereka sambil meminimalkan beban kepatuhan.

Code of conduct dimaksudkan untuk melengkapi Model Rules, khususnya dalam kasus di mana penjual tidak dikenakan pelaporan berdasarkan Model Rules. Hal ini bisa terjadi karena transaksi berada di luar ruang lingkup atau yurisdiksi belum menerapkan Model Rules.

OECD menegaskan pandangan dan proposal yang termasuk dalam dokumen konsultasi publik tidak mewakili pandangan konsensus CFA)atau badan pendukungnya. Pandangan dan proposal dimaksudkan untuk memberikan substansi usulan untuk analisis dan komentar.

Baca Juga: Memungut PPN atas Transaksi Digital

Pihak-pihak yang tertarik diundang untuk mengirimkan komentar selambat-lambatnya Jumat, 20 Maret 2020, 18:00 (CET) ke email: [email protected] dalam format Word (untuk memfasilitasi distribusi mereka kepada pejabat pemerintah).

Semua komentar harus ditujukan kepada International Co-operation and Tax Administration Division, Centre for Tax Policy and Administration. Komentar lebih dari sepuluh halaman harus melampirkan ringkasan eksekutif terbatas pada dua halaman.

Semua komentar pada dokumen konsultasi publik ini akan tersedia untuk umum, kecuali dinyatakan sebaliknya. Komentar yang diajukan atas nama kelompok atau kolektif atau siapa pun yang mengirimkan komentar atas nama orang lain atau sekelompok orang, harus mengidentifikasi semua perusahaan atau individu yang merupakan anggota kelompok atau atas nama komentator bertindak.

Baca Juga: PPN Penggunaan Netflix Cs Diproyeksi Dongkrak Penerimaan Pajak 2020

Seperti diketaui, dalam laporan FTA OECD bertajuk ‘The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform Seller’, ada tiga rekomendasi pekerjaan lebih lanjut terkait pemajakan yang efektif. Salah satu rekomendasi itu adalah pengembangan model pelaporan standar, termasuk memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih besar, seperti yang dimasukkan dalam dokumen konsultasi publik. (kaw)

Topik : ekonomi digital, e-commerce, marketplace, sharing and gig economy, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 11 Mei 2020 | 13:22 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 08 Mei 2020 | 10:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 05 Mei 2020 | 20:05 WIB
STATISTIK REZIM IP
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:41 WIB
HARI PANCASILA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:33 WIB
EFEK VIRUS CORONA