Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Ini 2 Alasan Sri Mulyani Tarik Beleid Pajak E-Commerce

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini 2 Alasan Sri Mulyani Tarik Beleid Pajak E-Commerce

(foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu menarik beleid perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Kewajiban untuk menyertakan NPWP bagi pelapak online urung terlaksana.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau aktivitas pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di KPP Tebet dan KPP Setia Budi IV. Dua alasan menjadi dasar ototitas fiskal menarik penerapan beleid.

Pertama, rilisnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018, disebut Sri Mulyani, telah menimbulkan kesimpangsiuran dalam masyarakat. Isu yang berkembang semakin liar dengan adanya pajak baru untuk pelaku usaha digital.

Baca Juga: Soal Perluasan Penerima Insentif Pajak, Ini Kata Kemenko Perekonomian

Padahal, lanjut dia, sejatinya tidak ada pungutan pajak baru. PMK yang direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2019 tersebut hanya mengatur tata cara penyampaian data terkait urusan perpajakan. Artinya, hanya mengatur dari sisi administrasi.

“Kita tarik saja karena substansinya tidak ada pajak baru dan justru menimbulkan noise sehingga menjadi tidak produktif. Jadi, kita tarik seperti tidak ada PMK itu,” katanya dalam jumpa pers di KPP Tebet, Jumat (29/3/2019).

Kedua, menunggu hasil survei Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) terkait porsi ekonomi digital Indonesia. Survei tersebut dijanjikan akan selesai pada akhir tahun.

Baca Juga: Nihil? Tetap Lapor Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP

Dengan demikian, kegiatan sosialiasasi dan perumusan kebijakan pajak untuk pelaku ekonomi digital dapat disusun secara sistematis. Dengan demikian, tidak ada kegaduhan atau resistensi dari pelaku usaha terkait kebijakan pajak terkait pelaku ekonomi di ranah digital.

“Sesuai dengan feedback, mereka [IdEA] sedang menyusun survei dan akan selesai di akhir tahun. Dengan pertimbangan itu kita juga perlu melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk meminta informasi dari perusahaan e-commerce,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Wuih, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Kini Diburu
Topik : PMK 210/2018, e-commerce, Ditjen Pajak, Sri Mulyani, IdEA
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 17:19 WIB
PER-11/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 16:35 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 15:40 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA