Nilai Sengketa Pajak yang Belum Diputus Capai Rp 178 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat nilai sengketa pajak yang belum diputus per 31 Desember 2022 sudah mencapai Rp178,23 triliun dan US$2,82 triliun.

Hingga akhir 2022, DJP mencatat terdapat 121.283 ketetapan/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, nonkeberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (PK) yang belum diputus. Dari sisi nilai, mayoritas sengketa yang belum diputus adalah sengketa banding dan gugatan.

"Jumlah sengketa banding dan gugatan adalah sebanyak 22.126 berkas dengan nilai nominal Rp105,79 triliun dan US$1,38 juta," tulis DJP dalam Laporan Keuangan DJP 2022, dikutip pada Selasa (1/8/2023).

Bila dilihat berdasarkan jumlah berkasnya, mayoritas sengketa yang belum diputus adalah sengketa nonkeberatan. Total berkas sengketa nonkeberatan mencapai 74.976 berkas. Namun, nilai sengketa nonkeberatan hanya Rp4,59 triliun dan US$2,32 juta.

Sengketa Non-Keberatan

Sengketa nonkeberatan yang dimaksud ialah pembetulan Pasal 16 UU KUP, pengurangan atau penghapusan sanksi Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, pengurangan atau pembatalan SKP Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.

Kemudian, pengurangan atau pembatalan STP Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP, pembatalan hasil pemeriksaan yang tidak didahului SPHP Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP, pengurangan PBB terutang Pasal 19 UU PBB, dan pengurangan denda PBB Pasal 20 UU PBB.

Lebih lanjut, DJP mencatat total sengketa keberatan yang belum diterbitkan keputusan mencapai 12.274 berkas dengan nilai mencapai Rp39,39 triliun dan US$499 juta.

Terakhir, jumlah sengketa PK yang belum diputus oleh MA tercatat mencapai 11.907 berkas dengan nilai Rp28,45 triliun dan US$936,89 juta. (rig)