Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Negara-Negara Eropa Mulai Sepakat Bertukar Data Pelapak di e-Commerce

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara-Negara Eropa Mulai Sepakat Bertukar Data Pelapak di e-Commerce

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa menyambut baik adanya kesepakatan di antara negara-negara anggota Uni Eropa dalam memperluas kebijakan transparansi pajak di ranah platform dagang elektronik atau e-commerce.

Komisioner Eropa bidang Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan kesepakatan pertukaran informasi terkait dengan pendapatan pelapak sebagai upaya memastikan perlakuan perpajakan yang adil bagi pelapak online di e-commerce yang beroperasi di benua biru.

Dengan demikian, otoritas pajak dapat menentukan hak pemajakan atas penghasilan dari berjualan online di pasar tunggal Eropa. Selain itu, kesepakatan ini juga membuka ruang kerja sama antara otoritas pajak dalam memerangi penghindaran dan penggelapan pajak.

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

"Sudah saatnya kami memperbarui aturan perpajakan dan kesepakatan ini merupakan kabar baik untuk dompet publik dan jadi kabar baik untuk pengusaha yang jujur," katanya, dikutip Rabu (2/12/2020).

Gentiloni memaparkan kesepakatan bertukar informasi data pelapak online merupakan kelanjutan dari proposal Komisi Eropa untuk kerja sama administrasi perpajakan yang menjadi bagian dari rencana aksi Fair and Simple Taxation Supporting the Recovery.

Dia menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memudahkan otoritas pajak mengidentifikasi tempat atau negara yang mendapatkan pajak dari para pelapak, tetapi juga menguntungkan e-commerce lantaran beban administrasi untuk patuh dapat berkurang.

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Menurut Gentiloni, e-commerce kerap kali dihadapkan dengan beragamnya regulasi perpajakan di negara Uni Eropa saat melaporkan aktivitas bisnis pengguna. Alhasil, beban administrasi untuk patuh bagi e-commerce tidaklah kecil.

"Otoritas akan bertukar informasi secara otomatis tentang pendapatan penjual di e-commerce. Penjual online ikut mendapatkan keuntungan dengan prosedur administrasi yang lebih sederhana," ujarnya seperti dilansir europeansting.com.

Jika tidak ada aral melintang, kesepakatan pertukaran informasi data pelapak online Uni Eropa ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2023. Adopsi formal akan dilakukan oleh Parlemen Eropa dan Komite Ekonomi dengan agenda rapat dengar pendapat. (rig)

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Topik : belgia, komisi eropa, e-commerce, pertukaran informasi, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji