BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa menyambut baik adanya kesepakatan di antara negara-negara anggota Uni Eropa dalam memperluas kebijakan transparansi pajak di ranah platform dagang elektronik atau e-commerce.
Komisioner Eropa bidang Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan kesepakatan pertukaran informasi terkait dengan pendapatan pelapak sebagai upaya memastikan perlakuan perpajakan yang adil bagi pelapak online di e-commerce yang beroperasi di benua biru.
Dengan demikian, otoritas pajak dapat menentukan hak pemajakan atas penghasilan dari berjualan online di pasar tunggal Eropa. Selain itu, kesepakatan ini juga membuka ruang kerja sama antara otoritas pajak dalam memerangi penghindaran dan penggelapan pajak.
"Sudah saatnya kami memperbarui aturan perpajakan dan kesepakatan ini merupakan kabar baik untuk dompet publik dan jadi kabar baik untuk pengusaha yang jujur," katanya, dikutip Rabu (2/12/2020).
Gentiloni memaparkan kesepakatan bertukar informasi data pelapak online merupakan kelanjutan dari proposal Komisi Eropa untuk kerja sama administrasi perpajakan yang menjadi bagian dari rencana aksi Fair and Simple Taxation Supporting the Recovery.
Dia menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memudahkan otoritas pajak mengidentifikasi tempat atau negara yang mendapatkan pajak dari para pelapak, tetapi juga menguntungkan e-commerce lantaran beban administrasi untuk patuh dapat berkurang.
Menurut Gentiloni, e-commerce kerap kali dihadapkan dengan beragamnya regulasi perpajakan di negara Uni Eropa saat melaporkan aktivitas bisnis pengguna. Alhasil, beban administrasi untuk patuh bagi e-commerce tidaklah kecil.
"Otoritas akan bertukar informasi secara otomatis tentang pendapatan penjual di e-commerce. Penjual online ikut mendapatkan keuntungan dengan prosedur administrasi yang lebih sederhana," ujarnya seperti dilansir europeansting.com.
Jika tidak ada aral melintang, kesepakatan pertukaran informasi data pelapak online Uni Eropa ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2023. Adopsi formal akan dilakukan oleh Parlemen Eropa dan Komite Ekonomi dengan agenda rapat dengar pendapat. (rig)
