Berita
Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Negara Ini akan Sita Aset Luar Negeri Milik Penunggak Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Negara Ini akan Sita Aset Luar Negeri Milik Penunggak Pajak

Salah satu sidang paripurna di parlemen Jepang. (Foto: english.kyodonews.net)

TOKYO, DDTCNews - Pemerintah Jepang bakal merevisi ketentuan perpajakan di negara tersebut dengan tujuan memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk menyita barang milik penunggak pajak yang terdapat di luar yurisdiksi.

Reformasi perpajakan ini sudah diusulkan ke Parlemen Jepang dan akan dibahas pada 2021. "Saat ini, otoritas pajak Jepang hanya dapat menyita aset milik penunggak pajak yang terletak di dalam negeri," tulis scmp.com dalam pemberitaannya, dikutip Jumat (11/12/2020).

Dalam rancangan beleid terbaru tersebut, otoritas pajak Jepang memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepada otoritas pajak yurisdiksi mitra dalam melakukan penyitaan aset milik penunggak pajak atas nama otoritas pajak Jepang.

Baca Juga: Dugaan Penggelapan Pajak Shakira, Hakim Sebut Ada Cukup Bukti

Secara resiprokal, otoritas pajak Jepang juga akan memberikan bantuan yang sama bila otoritas pajak negara mitra menemukan adanya aset milik penunggak pajak yang terdapat di Jepang.

Scmp.com mencatat Pemerintah Jepang telah menyepakati banyak perjanjian untuk mendukung rencana ini. Per Oktober 2020, Jepang telah menandatangani 69 perjanjian.

Meski demikian, terdapat beberapa negara mitra yang belum menyepakati perjanjian dengan Jepang seperti Hong Kong, China, dan negara-negara di Asia Tenggara.

Baca Juga: Diduga Lakukan Penggelapan Pajak, Kantor 2 Perusahaan Media Diperiksa

Untuk menekan praktik penghindaran dan pengelakan perpajakan, rancangan beleid terbaru juga menyiapkan sanksi yang berat bagi wajib pajak yang secara sengaja menyembunyikan asetnya di luar yurisdiksi.

Pada rancangan beleid terbaru, wajib pajak yang terbukti menyembunyikan asetnya di luar negeri bisa dikenai sanksi pidana penjara selama maksimal 3 tahun dan denda sebesar JPY2,5 juta.

Tidak hanya bagi wajib pajak, sanksi ini juga bisa dikenakan atas orang-orang yang turut membantu wajib pajak dalam menyembunyikan aset di luar negeri, mulai dari keluarga hingga rekanan bisnis. (Bsi)

Baca Juga: Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Topik : jepang, penggelapan pajak, penyitaan aset, revisi UU pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Faiz Nur Abshar

Sabtu, 12 Desember 2020 | 23:30 WIB
Langkah yang bagus untuk menegakan aturan pajak sekaligus menimbulkan efek jera bagi para penunggak, semoga Indonesia dapat mengikuti langkah ini
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 Januari 2021 | 13:26 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penggunaan AI Bisa Percepat Identifikasi Penggelapan Pajak

Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA

Perangi Pengelakan Pajak, 35 Unit Audit Pajak Dibentuk

Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:01 WIB
PENCUCIAN UANG

Begini Kinerja Penanganan Pencucian Uang Bidang Pajak 2016-2020

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak